Mahfud: Kita Tabrak dan Seruduk Semua Penghalang yang Sebabkan Kegelapan Demokrasi

Mahfud menyampaikan hal itu sebelum membacakan maklumat Ganjar-Mahfud jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.

Mulanya, Mahfud mengaku menerima keluhan dari masyarakat yang ditemuinya selama masa kampanye.

"Ada banyak pelajaran tentang arah perjalanan bangsa ini, ada masalah utama yang kami lihat menjadi kegelisahan orang banyak di Indonesia, yaitu tabir gelap demokrasi dan hilangnya keadilan ekonomi. Demokrasi Indonesia tengah mengalami krisis dan terancam eksistensinya," kata Mahfud dalam hajatan rakyat di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024).

Mahfud menilai, suara rakyat yang sejatinya menjadi roh demokrasi, malah nyaris tidak didengar oleh telinga penguasa.

Dia melanjutkan, belakangan, situasi demokrasi di Indonesia mulai membebani masyarakat karena penguasa dan perangkat kekuasaan mulai mengintervensi mereka.

"Sungguh demokrasi Indonesia menuju ke arah kegelapan karena korupsi semakin marak terjadi. Hukum disalahgunakan dan terakhir konstitusi dipermainkan," jelas eks Menko Polhukam itu.

Semua hal itu, menurut Mahfud, berakibat buruk kepada masyarakat. Rakyat menjadi korban karena perekonomian semakin sulit. Sebaliknya, kartel-kartel ekonomi semakin merajalela.

Setelah itu, Mahfud bercerita tentang betapa sulitnya akses kesehatan di pelosok-pelosok Tanah Air.

"Kami mendapatkan banyak cerita betapa akses kesehatan tidak merata, lapangan pekerjaan semakin sulit, akses pendidikan semakin sulit juga, hingga harga bahan pokok yang terus melambung. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita begini?" kata Mahfud.

Mahfud yakin, jalan keluar untuk menyelesaikan semua masalah itu adalah dengan menghentikan segala sesuatu yang tidak beres di Indonesia.

"Jawabannya tegas, semua yang tidak beres itu harus dihentikan mulai sekarang. Ya, sekarang kita tabrak! Kita seruduk! Kita tabrak dan seruduk semua penghalang yang menyebabkan kegelapan demokrasi dan ketidakadilan ekonomi di Indonesia ini," tegas eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

"Untuk itu, niscaya negara harus hadir, hadirnya negara adalah mandat konstitusi. Pemimpin negara dan pemerintahan wajib melaksanakan mandat tersebut," lanjut Mahfud.