Salin Artikel

Cak Imin Bakal Berkumpul dengan Para Kiai Saat Masa Tenang

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengaku bakal menemui sejumlah kiai pada masa tenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Nantinya, masa tenang bakal berlangsung pada Minggu (11/2/2024) hingga Selasa (13/2/2024), kemudian pencoblosan bakal berlangsung Rabu (14/2/2024).

“Ya kita menkonsentrasikan diri pada doa bersama di berbagai tempat. Saya sendiri, insya Allah dua hari ini akan berkumpul dengan kiai-kiai untuk mendoakan semuanya lancar, aman, tidak ada kecurangan,” ujar Muhaimin di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, Sabtu (10/2/2024).

Ia berharap, doa itu bisa menyadarkan pihak-pihak yang berniat menjalankan Pemilu 2024 dengan kecurangan.

“Semua yang mau jahat, semua yang mau curang, hari besok sampai dua hari kita doakan semoga dapat hidayah. Semoga sadar, semoga menjadikan pemilu itu hasilnya sangat objektif, kemudian legitimate,” tutur dia.

Di sisi lain, kumpulnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu dengan para kiai juga bertujuan untuk menjaga suaranya di Jawa Timur, agar tak bocor dan berpindah ke pasangan calon (paslon) lain.

“Alhamdulilah, alhamdulilah, alhamdulilah, pada dasarnya hati para kiai bersama saya semua. Insya Allah, pemilih kami loyal, militan, dan insya Allah hari ini justru (terjadi) migrasi (pemilih paslon lain) ke kita,” imbuh dia.

Diketahui Anies dan Muhaimin hadir bersama dalam kampanye akbar terakhir di JIS siang ini.

Sejak subuh, massa keduanya sudah berkumpul dan memasuki areal sekitar JIS untuk mendapatkan kursi di dalam stadion.

Dalam pantauan Kompas.com, pada pukul 07.28 WIB, hampir seluruh tribun dan lapangan JIS terisi penuh oleh pendukung Anies-Muhaimin.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/10/11110011/cak-imin-bakal-berkumpul-dengan-para-kiai-saat-masa-tenang

Terkini Lainnya

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke