Ingin Pilpres Kondusif, NU-Muhammadiyah: Menang Jangan Jumawa, Kalah Legawa

JAKARTA, KOMPAS.com - Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, berharap Pemilihan Presiden (pilpres) 2024 tetap kondusif hingga seluruh prosesnya selesai.

Dua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia itu mendorong agar pilpres berlangsung dengan jujur, adil, dan transparan sesuai asas pemilu yang telah disepakati bersama.

“Kami gembira kampanye berjalan lancar, tak ada insiden yang mengganggu proses politik ini. Harapan kita tetap lancar sampai selesai, apa pun hasilnya kita terima,” kata Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU (PBNU) Saifullah Yusuf melalui keterangan resmi, Jumat (9/2/2024).

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu tidak memungkiri bahwa suhu politik memanas selama proses pilpres ini berjalan, namun semua pihak dinilai bisa menempatkan diri dengan baik dan memaklumi sebagai bagian dari dinamika politik.

Ia juga menganggap lumrah imbauan oleh sebagian kalangan dan harapan agar pemilu bebas dari pelanggaran.

"Saya sekian kali berkontestasi di pemilu dan selalu ada imbauan agar tidak ada kecurangan," katanya.

Instrumen yang ada, kata Gus Ipul, dapat digunakan oleh pihak yang tidak puas dengan jalan menempuh jalur-jalur yang sudah disiapkan oleh konstitusi.

Kedua pihak berharap tidak ada pihak yang mengerahkan massa manakala terjadi perselisihan hasil pemilihan presiden dan menyerahkannya pada mekanisme hukum.

Sementara itu, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti menambahkan, semua pihak harus menerima apa pun hasil pemilihan presiden sebagai hasil pilihan rakyat dan wujud kedaulatan rakyat.

Ia pun berpesan agar pihak yang menang maupun yang kalah bisa bersikap patut dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

“Yang menang jangan jumawa, yang kalah legawa, setelah pemilu kembali bersatu,” kata Mu'ti dalam keterangan yang sama.

Mu'ti menganggap baik seandainya ada proses rekonsiliasi dan akomodasi sehingga tidak ada istilah “the winner takes it all”.

“Saya kira itu bukan bagian dari karakter dan sistem politik kita. Kita tidak mengenal pemerintah yang berkuasa dan partai yang oposisi. Semua adalah bagian dari pilar demokrasi Indonesia,” ujarnya.