Salin Artikel

Yenny Wahid ke Kaum Tionghoa: Jangan Dukung Paslon Bagian Pemerintah yang Dulu Larang Imlek

JAKARTA, KOMPAS.com - Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid, berpesan kepada komunitas Tionghoa agar tidak mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang menjadi bagian dari pemerintahan yang dulu melarang Imlek.

Hal ini ia sampaikan ketika mendampingi capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, merayakan Imlek dengan makan bareng kalangan Tionghoa di Restoran China "Empurau" di Jakarta, Jumat (9/2/2024).

Dalam kesempatan itu, Yenny memperoleh kesempatan sendiri untuk memberi sambutan setelah Ganjar.

Ia mengaku tak ingin meminta para hadirin untuk mencoblos calon tertentu, melainkan mencermati rekam jejak masing-masing pasangan calon (paslon).

"Apakah paslon-paslon itu orang yang punya komitmen untuk menjaga kebhinekaan di Indonesia? Kalau iya, dukunglah dia. Tapi kalau ada paslon yang latar belakangnya justru menjadi bagian dari pemerintahan yang dulunya melarang Imlek, ya jangan didukung dong," kata Yenny.

Anggota Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini kemudian menukil kembali jasa ayahnya yang menganulir kebijakan Soeharto sehingga masyarakat keturunan Tionghoa dapat kembali merayakan Imlek dan memiliki kebebasan untuk mengekspresikan budayanya.

Yenny mengingatkan, menganulir kebijakan yang sangat berpengaruh seperti itu tidak mudah karena Gus Dur banyak mendapatkan tekanan secara politik.

Ia berujar, kelompok Islam moderat yang ia representasikan sebenarnya mempunyai komitmen kuat untuk menjaga keragaman di Indonesia.

Namun, Yenny menilai, komitmen itu tidak cukup.

"Saya mengingatkan kita semua akan sejarah ini adalah untuk membangun kesadaran kita bahwa sebuah peraturan itu harus melalui proses politik dan bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Saya juga memohon agar teman-teman untuk ikut bersama kami semua untuk menjaga itu semua," jelas dia.

"Saya dan kelompok Islam moderat tidak bisa menjaga ini semua sendiri, perlu bantuan Bapak/Ibu sekalian. Terutama, sadarkan generasi muda, yang kita miliki peraturan-peraturan yang menjamin keragaman di Indonesia, kebhinekaan di Indonesia dihormati, ini mahal harganya, melalui sebuah perjuangan politik panjang. Jangan sepelekan ini. Kita semua harus menjaganya," tutur Yenny.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/09/23093651/yenny-wahid-ke-kaum-tionghoa-jangan-dukung-paslon-bagian-pemerintah-yang

Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke