Salin Artikel

Anies Berencana Bentuk Kementerian Kebudayaan, Prabowo: Saya Juga Setuju

Persetujuan itu terjadi dalam momen debat kelima pemilihan presiden (Pilpres), Minggu (4/2/2024) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan.

Awalnya, ketiga kandidat capres, Anies, Prabowo, dan Ganjar diminta menyampaikan dan menanggapi persoalan kebudayaan.

Dalam kesempatan itu, Anies menyatakan bahwa kebudayaan menjadi tujuan seluruh pembangunan.

“Karena itu yang harus dikerjakan pemerintah adalah menciptakan ekosistem yang sehat sehingga para budayawan bisa memunculkan ekspresinya,” ujar Anies.

Anies lantas menyebut bahwa budaya harus dirawat agar tidak seperti warisan masa lalu. Kemudian, mesti dikembangkan.

Oleh karena itu, Anies mengatakan, pihaknya berencana membentuk Kementerian Kebudayaan yang akan menyalurkan sumber daya negara kepada para budayawan.

“Agar mereka tumbuh berkembang membangun karya-karya kebudayaan yang luar biasa di Indonesia,” kata Anies.

Menanggapi gagasan Anies, Prabowo menyatakan setuju atas usulannya membentuk Kementerian Kebudayaan.

Prabowo mengaku, jika dirinya terpilih sebagai presiden maka Kementerian Kebudayaan juga menjadi salah satu yang akan dipikirkan.

“Tapi saya bisa menerima, saya juga setuju itu kalau saya jadi presiden saya juga memikirkan Kementerian Kebudayaan,” kata Prabowo sembari menunjuk Anies.

“Kalau ide yang baik dari manapun bisa saya terima dan saya dukung,” ujarnya melanjutkan.

Sebagaimana diketahui, debat pamungkas Pilpres mengangkat sejumlah tema, yakni, kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/04/20393511/anies-berencana-bentuk-kementerian-kebudayaan-prabowo-saya-juga-setuju

Terkini Lainnya

KPK Sita Rumah Mewah yang Dibeli Anak Buah SYL di Parepare

KPK Sita Rumah Mewah yang Dibeli Anak Buah SYL di Parepare

Nasional
PDI-P Anggap Wajar Jokowi Bertemu dengan Puan

PDI-P Anggap Wajar Jokowi Bertemu dengan Puan

Nasional
MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep 'Link and Match'

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep "Link and Match"

Nasional
MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

Nasional
Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Nasional
Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Nasional
PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

Nasional
Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

Nasional
Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Nasional
Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

Nasional
Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

Nasional
Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke