Pada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka misalnya, menjadi paslon yang belum pernah dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal ini ia nyatakan menanggapi skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang stagnan di angka 34 pada tahun 2023.
"Kalau bapak ibu bisa melihat dari pasangan calon (nomor urut) 2 Prabowo-Gibran yang sampai sekarang belum pernah dipanggil ke KPK bahkan belum pernah dipanggil sebagai saksi juga belum," kata Fritz dalam acara peluncuran IPK oleh TII di Jakarta Selatan, Selasa (30/1/2024).
Ia menyampaikan, political will melengkapi program yang tercantum dana visi dan misi Asta Cita paslon Prabowo-Gibran dalam memberantas korupsi.
Program yang dinilainya sebagai program realis dan sistemik itu itu tercantum dalam 8 Misi Asta Cita yang dijanjikan keduanya.
Hal ini, kata Fritz, juga diperkuat saat Prabowo dan 2 paslon lainnya menghadiri Paku Integritas KPK pada 17 Januari 2024 lalu. Di sana, Prabowo menyatakan pentingnya penegakan hukum dengan strategi realis dan sistemik.
"Mempertegas peran dari LHKPN, memberikan penguatan kepada para ASN, memberikan kepastian kesejahteraan kepada penegak hukum, dan juga kepada pejabat yang berhubungan dengan anggaran yang besar. Itu apa yang ditegaskan kembali oleh Pak Prabowo," tutur dia.
Lebih lanjut, ia menuturkan, skor 34 yang diperoleh tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih baik dibanding awal reformasi.
Ia lantas membandingkan skor IKN di masa Presiden Joko Widodo dibanding pemimpin sebelumnya. Di masa akhir pemerintahan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri, skor berada di angka 19.
Di akhir masa pemerintahan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono, skor IPK menjadi 32.
Capaian IPK terbesar sudah diraih pada awal periode kedua Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 dengan skor 40. Namun, angkanya kembali turun menjadi 37 di tahun 2020, kemudian naik sedikit di angka 38, dan turun lagi menjadi 34 pada tahun 2022 dan 2023.
"Ada proses peningkatan, tapi ada proses stagnasi yang terjadi. Artinya dari cara pandang saya, memang masih ada pekerjaan yang perlu kita lakukan. Tapi kita lebih baik dari zaman yang pernah pada saat kita memulai masa reformasi," ujar dia.
Sedangkan di tahun 2022, peringkat Indonesia berada di angka 110 dari 180 negara.
Skor ini pun membuat Indonesia berada jauh di bawah Singapura, diikuti Malaysia, Vietnam, dan Thailand.
Secara berurutan, skor IPK Singapura berada di angka 83 pada tahun 2023, stagnan dibanding tahun lalu. Diikuti Malaysia dengan skor 50, Timor Leste dengan skor 43, Vietnam dengan skor 41, dan Thailand dengan skor 35.
Adapun negara ASEAN lain yang berada pada angka yang sama atau di bawah Indonesia adalah Filipina dengan skor 34, Laos dengan skor 28, Kamboja 22, dan Myanmar 20.
Tercatat, ada 8 indikator yang digunakan TII dalam menyusun IPK.
Dari 8 indikator, ada satu indikator atau sumber data mengalami penurunan dibanding temuan tahun sebelumnya, yaitu PRS international Country Risk Side yang merosot 3 poin dari 35 menjadi 32. Jika ditarik lebih jauh maka terjadi penurunan sebesar 16 poin dalam dua tahun terakhir.
Sementara itu, empat sumber data mengalami stagnasi, yakni Global Insight Country Risk Ratings dengan skor 47, World Justice Project - Rule of Law Index dengan skor 24, PERC Asia Risk Guide dan Economist Intelligence Unit dengan skor 29.
Sedangkan, tiga sumber data mengalami kenaikan yakni Bertelsmann Transformation Index (+3) dari 33 menjadi 37, IMD World Competitiveness Yearbook (+1) dari 39 menjadi 40, dan Varieties of Democracy Project (VDem) (+1) dari 24 menjadi 25.
https://nasional.kompas.com/read/2024/01/30/18264201/ipk-stagnan-tkn-hanya-prabowo-gibran-yang-belum-pernah-dipanggil-kpk