Salin Artikel

Angka Stunting di Nias Capai 20 Persen, Kepala BKKBN Paparkan Strategi Jitu untuk Mengatasinya

KOMPAS.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo menyampaikan beberapa strategi jitu untuk menurunkan stunting di Kabupaten Nias.

“Strategi paling jitu adalah mencegah lahirnya stunting baru. Itu tidak sulit karena yang hamil hanya 1.800 orang per tahun,” ujar dr Hasto saat menerima audiensi Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu di ruang Sekretariat Stunting BKKBN Pusat, Jakarta, Rabu (24/1/2024). 

Dia mengatakan, pihaknya telah melakukan beberapa penghitungan angka kelahiran dan stunting untuk Nias Barat. 

“Tempat Pak Bupati itu yang hamil dan melahirkan rata-rata setahun hanya 1.800 orang. Tetapi ingat, dari 1.800 itu yang menjadi stunting sekitar 360 karena jumlah stunting 20 persen,” terangnya dalam siaran pers.

dr Hasto menyebutkan, jika bayi yang lahir di Kabupaten Nias kira-kira 150 orang per bulan, berarti angka kelahiran per hari hanya tiga orang.

"Dari tiga bayi lahir, mungkin ada satu yang panjang badannya kurang dari 48 centimeter (cm)," katanya dalam siaran pers. 

Menurutnya, intervensi bisa segera dilakukan kepada orangtua dan bayi bersangkutan. Caranya, Kepala Dinas Kesehatan dan bupati tidak pulang kantor sebelum mendengar tiga orang melahirkan.

“Inilah spirit untuk mencegah lahirnya stunting baru,“ seloroh dr Hasto, seraya menampilkan beberapa update data. 

Data yang ditampilkan bersumber dari aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (El Simil), Pemutakhiran Data PK tahun 2023, dan Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Risiko Stunting (Verval KRS) serta SIMKAH Kementerian Agama tahun 2023.

Dia mengatakan, dari 1.800 orang yang melahirkan di Nias Barat setiap tahun, yang menikah tidak lebih dari 900 pasangan. 

Berdasarkan data Elsimil, dari rata-rata 900 orang tersebut, hanya 81 orang yang mengisi aplikasi Elsimil pada 2023. Dari 81 orang tersebut, sebanyak 15 orang di antaranya terpantau dalam kondisi terlalu kurus.

"Jadi, jumlahnya sekitar 18,5 persen. Jangan-jangan dari 900 pasangan yang menikah itu kalau kita data semua, yang lingkar lengannya kurang dari 23,5 jumlahnya 18,5 persen,” katanya.

dr Hasto mengatakan, bagi mereka yang mengalami kondisi demikian, sebaiknya tidak memutuskan hamil terlebih dahulu.

“Kami meminta semua yang menikah, jika belum memenuhi syarat untuk hamil, ya, jangan hamil dulu. Boleh nikah, tetapi jangan hamil dulu," pintanya.

Sesuai data yang dimiliki Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias Barat, sehari rata-rata hanya tiga pasangan yang menikah dan mereka mendapat pendampingan dari Tim Pendamping Keluarga (TPK). 

dr Hasto mengatakan, BKKBN mempunyai 315 orang yang tergabung dalam TPK di Nias Barat. 

“Jika dihitung rata-rata 1.800 orang yang hamil tiap tahun, berarti dari 315 orang TPK ini dalam setahun per orang (TPK) hanya mengurusi sekitar enam ibu hamil,” jelasnya.

Faktor-faktor lain penyebab stunting

Lebih lanjut, dr Hasto juga membahas tentang faktor lain penyebab stunting, yakni sanitasi. Dalam hal ini, sanitasi terkait dengan air bersih dan jamban. 

Dia menyampaikan, data Verval KRS menyebutkan, air bersih di beberapa kecamatan di Nias Barat tidak layak minum, seperti di Kecamatan Moro’o, Kecamatan Mandrehe Utara, dan kecamatan Ulu Moro’o.

Selain itu, jamban dan rumah tidak layak huni juga banyak terdapat di tiga kecamatan tersebut. 

dr Hasto berharap, Pemkab Nias Barat mengusulkan program ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera mendapatkan perbaikan. 

“Biasanya sering diare karena air tidak bersih. Begitu berat badan naik, pasti turun lagi karena diare. Faktor air bersih penting sekali," jelasnya.

dr Hasto juga menjelaskan faktor lain yang mempengaruhi stunting, yakni terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak anak (4 Terlalu).

“Potret di Nias Barat yang jumlah anaknya banyak masih lebih banyak," terangnya.

Pada kesempatan itu, dr Hasto mengapresiasi berbagai upaya Bupati Nias Barat karena sudah menyerap anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dengan baik. 

“Kita tetap kerja keras menuju target stunting 14 persen pada 2024,“ pesannya.

Sementara itu, Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu menyampaikan beberapa capaian program dalam upaya menurunkan stunting di Nias Barat yang prevalensinya 29,4 (SSGI 2022). 

Upaya penurunan stunting tersebut berupa Sosialisasi Kegiatan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), kegiatan Minilok di delapan kecamatan, kegiatan Audit Kasus Stunting di 105 desa, serta kegiatan Koordinasi Lintas Sektor yang diikuti Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

Selain itu, ada pula pengadaan alat bantu penyuluhan (BKB kit) stunting 20 unit, operasional pelaksanaan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) di 37 desa, operasional TPK berupa pulsa untuk 315 orang, dan operasional pendamping sasaran penurunan stunting di 105 desa di Kabupaten Nias Barat.

Untuk diketahui, Bupati Nias hadir diacara tersebut didampingi oleh beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Barat. Hadir pula Sekretaris Utama BKKBN Tavip Agus Rayanto.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/26/09234491/angka-stunting-di-nias-capai-20-persen-kepala-bkkbn-paparkan-strategi-jitu

Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke