Salin Artikel

Mahfud Nyatakan Ingin Mundur, Habiburokhman: Kenapa Baru Bilang Sekarang?

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman mempertanyakan pernyataan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang ingin mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Habiburokhman mempertanyakan alasan Mahfud ingin mundur. Sebab, menteri aktif di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini boleh menjadi capres atau cawapres.

“Justru kami mempertanyakan, kalau menurut kami, mundur enggak mundur sebagai menteri itu kan enggak diatur di Undang-Undang. Karena UU memperbolehkan menteri aktif maju sebagai capres atau cawapres,” kata Habiburokhman saat ditemui di Media Center TKN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mempertanyakan keinginan mundur itu baru dilontarkan Mahfud menjelang hari pencobolosan.

“Padahal kampanye tinggal 22 hari lagi. Jadi sudah banyak sekali yang sudah dijalani, sudah 75 persen yang dilaksanakan. Dengan rangkap status kenapa baru sekarang bilang?” kata Habiburokhman.

“Nah ini kan pertanyaan rakyat dari arus bawah, silakan saja Pak Mahfud menjawab dan rakyat akan menilai,” ucap dia.

Sementara itu, Mahfud mengaku ingin mundur dari jabatan Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju sejak debat pertama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Saya merencanakan mengundurkan diri itu sebenarnya sudah lama ketika akan mulai debat pertama," ujar Mahfud dalam acara "Tabrak Prof!" di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024) malam.

Mahfud menyampaikan, salah satu alasan ingin mengundurkan diri adalah agar dapat leluasa membuka data dan menyampaikan kritik kepada pemerintah.

"Agar lebih leluasa membuka data sebenarnya, sehingga lebih etis jika saya membaca data-data itu jika saya tidak di pemerintahan," ucap Mahfud.

Rencana mundur pun disebutnya telah menjadi bagian dari kesepakatan awal dengan Ganjar Pranowo, calon presiden (capres) nomor urut 3 yang menjadi pasangannya.

Kendati demikian, Mahfud menunggu momentum yang tepat sembari mempersiapkan masa transisi sebelum akhirnya betul-betul mundur.

"Saya sudah sepakat dengan Pak Ganjar Pranowo untuk saya mundur pada momentum yang tepat sambil membuat masa transisi itu," tutur Mahfud.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/25/12154841/mahfud-nyatakan-ingin-mundur-habiburokhman-kenapa-baru-bilang-sekarang

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke