Hari Ini, KPK Jawab Gugatan Praperadilan Eddy Hiariej dan Helmut Hernawan

Melalui Tim Biro Hukum, lembaga antirasuag bakal membantah dalil gugatan permohonan yang dilayangkan oleh dua tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi itu di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

"Tentu, kami akan jawab semua dalil pemohon," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa pagi.

Dalam sidang sebelumnya, Kubu Eddy Hiariej dan Helmut Hernawan sama-sama menilai, penetapan tersangka oleh KPK tidak sah.

Tim Advokasi Eddy Hiariej menilai, penetapan tersangka terhadap kleinnya tidak dilakukan dengan proses penyidikan.

Bahkan, status tersangka terhadap eks Wamenkumham itu tidak dilakukan secara kolektif kolegial oleh pimpinan KPK.

Kubu Helmut mengeklaim, tidak pernah ada pemberian suap kepada Eddy Hiariej sebagaimana yang dituduhkan oleh KPK.

Dalam perkara ini, KPK menduga Helmut memberikan suap dan gratifikasi RP 8 miliar kepada Eddy Hiariej dan dua anak buahnya.

Mereka adalah asisten pribadi Eddy, Yogi Arie Rukmana dan mantna mahasiswa Eddy yang kini menjadi pengacara, Yosi Andika Mulyadi.

Sebagaimana Helmut dan Eddy, Yogi, dan Yosi juga sempat mengajukan praperadilan ke PN Jaksel dalam satu berkas perkara.

Namun, di tengah ketika persidangan bergulir mereka mencabut gugatan itu, Beberapa waktu kemudian Eddy Hiariej mengajukan praperadilan untuk dirinya sendiri.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, sebagian uang diserahkan Helmut kepada Eddy sebagai biaya fee jasa konsultasi hukum terkait administrasi hukum umum (AHU).

Adapun Helmut tengah menghadapi sengketa di internal perusahaan.

"Besaran fee yang disepakati untuk diberikan Helmut Hermawan pada Eddy sejumlah sekitar Rp 4 miliar," kata Alex dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2023).

Lalu, Rp 1 miliar lagi untuk keperluan pribadi Eddy, dan Rp 3 miliar lain setelah Eddy menjanjikan bisa menghentikan kasus hukum yang membelit Helmut di Bareskrim Polri.