Jusuf Kalla Turun Gunung Lagi

Ketika Presiden Jokowi memandang debat capres kabablasan, menyoal materi debat dan minta KPU mengubah format debat, JK tampaknya membaca alur demokrasi makin tidak sehat.

Cawe-cawe Jokowi dinilai makin dalam untuk kepentingan status quo sekaligus memenangkan pasangan capres-cawapres nomor dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Peristiwa ini terjadi pascadebat putaran tiga.

Hiruk-pikuk proses pencalonan Gibran melalui campur tangan “paman” di Mahkamah Konstitusi (MK). Kemudian Jokowi makin intensif untuk mempertahankan kekuasaan, dengan mengubah posisinya sebagai kepala negara menjadi layaknya “juru kampanye” pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin anaknya, Kaesang Pangarep, JK tampak bergeming, sekadar memonitor.

Ketika dominasi petahana dalam proses demokrasi makin kuat, pada saat Jokowi mencoba mengintervensi lagi materi dan format debat, JK sepertinya membaca situasinya bisa tidak terkendali apabila Jokowi tidak mendapat lawan sepadan.

Usai bertemu Capres nomor satu Anies Baswedan, JK mulai muncul di hadapan publik dan mendeklarasikan mendukung pasangan Anies-Muhaimin.

Penampilannya depan publik, disertai statemen, menyasar Jokowi dan Prabowo berkaitan problem transparansi pengadaan alutsista, inefisiensi belanja infrastruktur keamanan, penguasaan lahan oleh capres dua, itu strategi JK untuk memantik perubahan konstelasi politik nasional.

Presiden Jokowi menyampaikan pendapat bahwa persoalan pertahanan dan keamanan tidak bisa didiskusikan secara terbuka karena isu-isu pertahanan tidak selayaknya toko kelontong yang boleh diketahusi isinya oleh siapapun.

Di dalamnya terdapat data-data tentang postur pertahanan, anggaran, dan lainnya. Terdapat rahasia negara di dalamnya.

Kemudian masalah kepemilikan tanah oleh Prabowo, itu sebagai ranah privat atau personal yang tidak layak menjadi isu debat.

JK mengubah alur pertarungan wacana. Sejumlah pertanyaannya tentang pengadaan senjata yang cenderung tidak sesuai kebutuhan, kejanggalan harga, kelayakan alat senjata, sampai persoalan penguasaan tanah, membuka pengetahuan baru kepada masyarakat.

Pertanyaan capres soal pengadaan pesawat, wajar disampaikan ketika proses dan produk yang mau dibeli “bermasalah”.

Menurut dia, pembelian pesawat untuk pertahanan perlu diukur dari segi teknologi dan usia pesawat. Pesawat yang diincar usia pakai 25 tahun. Ini identik teknologi pesawat berusia sama dan canggih pada masa 25 tahun silam.

Pesawat yang mau dibeli Kementerian Pertahanan, kata JK, sebanyak 12 pesawat, usia 25 tahun, harga Rp 1 triliun per pesawat. Menurut JK, pemerintah beberapa kali beli pesawat bekas, tetapi usianya tidak terlalu tua, harganya tidak terlalu mahal.

Persoalan penguasaan lahan 340.000 hektare di Kalimantan Timur, JK membantah kalau Anies dianggap memfitnah. Faktanya, Prabowo membeli lahan itu dari pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan pada 2004.

JK mengakui ada peran dirinya dalam proses kepemilikan lahan itu. Ketika perusahaan kertas dililit kredit macet di Bank Mandiri, Prabowo menyatakan minat membeli.

Transaksi terjadi antara Prabowo dan Bank Mandiri, dan lahan yang dibeli sekitar 200.000 hektare dalam bentuk hutan tanaman industri.

Kehadiran sosok kharismatik, memiliki data, serta pengetahuan luas sekaliber JK menjadikan pertarungan wacana politik dan strategi kompetisi politik lebih dinamis.

Ketika JK diam, wacana pertahanan dan keamanan terdoktrinasi oleh pandangan petahana dan paslon capres dua.

Membahas dan mengkritisi persoalan kenegaraan yang substansial perlu kehadiran para begawan politik agar petahana dan capres yang didukungnya tidak merasa paling benar dan paling berhak menjadi kampiun demokrasi.

Para pendukung petahana dan lawan politik JK bisa saja menolak dan mengkritik mengapa JK harus turun gunung lagi dan meramaikan kompetisi politik dengan mendukung pasangan capres-cawapres satu.

Perimbangan dan konter politik dari sang begawan sangat perlu ketika ada kubu yang menggunakan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya.

Pemilu 2024 ini perlu menjadi perhatian serius agar produk demokrasi tidak menghasilkan kekuasaan yang anti-demokrasi, biasa dikenal diktator baru, new authoritarian, model otoriter lunak. Yakni kekuasaan yang menerapkan kekuasaan populis, tetapi mengangkangi kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berpartisipasi, serta mengendalikan media.

JK memantik harapan baru agar masyarakat menggunakan akal sehat dalam menentukan pimpinan negara lima tahun ke depan.

JK ingin mengingatkan bahwa pemerintahan yang gelap mata (otoriter), kekuasaan yang serakah (overcapacity), dan anti-suksesi pernah terjadi pada masa lalu.

Bangsa Indonesia jangan sampai terjerembab dalam sistem kekuasaan yang senapas pada masa akhir Orde Lama dan Orde Baru.

Nabi Muhammad SAW mengatakan: “La yuldaghul mu’minu min juhrin waahidin marratain.
Kalian (orang yang percaya) tidak boleh jatuh ke satu lubang dua kali.” (HR. Bukhari dan Muslim).