Salin Artikel

Bertemu Warga Lampung, Anies Dengarkan Keluhan Petani hingga Guru PAUD

KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut satu, Anies Baswedan, menghadiri acara Rembug Petani bersama Gaptokan Lampung Timur di Lapangan Sidorejo, Minggu (14/1/2024).

Dalam kesempatan itu, Anies mendengarkan langsung keluhan yang kerap dihadapi para petani. Ia juga menampung solusi dari mereka untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam membuat kebijakan begitu dirinya terpilih menjadi presiden.

"Pertemuan dengan para petani, kami belanja masalah. Kami mendapatkan informasi faktual yang terjadi di lapangan," ujar Anies melalui keterangan persnya, Minggu (14/1/2024).

Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta periode 2017-2022 itu lantas mengungkapkan masalah yang banyak ditemui hampir di setiap daerah Indonesia. Salah satunya, soal pupuk yang langka dan mahal.

Masalah lain yang didengarkan Anies adalah soal kesulitan warga Lampung yang tinggal di kawasan register. Mereka merasa kesulitan ketika meminta sertifikasi tanah dan pemasangan listrik.

Tidak hanya petani, Anies juga mendengar aduan dari guru pendidikan usia dini (PAUD). Para guru mengeluhkan soal sertifikasi guru dan kesejahteraan para pendidik usia dini.

Mendengar berbagai keluhan itu, Anies memastikan bahwa semuanya akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan nantinya ketika terpilih menjadi presiden.

Ia berjanji akan mengundang pihak-pihak yang mengalami kesulitan di lapangan untuk membantunya merumuskan kebijakan.

"Insya Allah kalau kami mau menyusun kebijakan, kami akan berbicara dengan petani," ucapnya.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/14/16281611/bertemu-warga-lampung-anies-dengarkan-keluhan-petani-hingga-guru-paud

Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke