Salin Artikel

Janji Kembangkan Wisata Halal di Indonesia, Cak Imin: Tak Ada Lagi Wisata Haram

PASURUAN, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berjanji memajukan wisata halal di Indonesia jika terpilih dalam pemilihan presiden 2024 bersama capres Anies Baswedan.

Menurut dia, semestinya wisata halal di Indonesia bisa lebih berkembang karena merupakan negara dengan umat muslim terbanyak di dunia.

"Wisata halal kita masak kalah sama Malaysia yang jumlahnya sedikit. Insya Allah (jika) Anies-Muhaimin (Amin) menang, Indonesia akan menjadi wisata halal terbesar di dunia," ujar Cak Imin saat memberikan sambutan di acara haul Masyayikh Ke-21 dan Silaturrohim Nasional Alumni Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini di Pasuruan, Jawa Timur pada Minggu (14/1/2024).

"Mboten wonten malih (tidak ada lagi) wisata haram, wisata yang berbagai hal yang menghambat kekuatan ekonomi umat Islam dunia. Insya Allah Amin memang, Indonesia akan menjadi pusat budaya Islam terbesar terbanyak di dunia," tutur dia.

Cak Imin menyayangkan wisata halal Indonesia saat ini masih kalah dengan Malaysia.

Menurut dia, pemerintah Indonesia semestinya bertanggung jawab untuk mendorong wisata halal Indonesia menjadi lebih maju.

Dia menilai, potensi yang dimiliki Indonesia saat ini belum dikonsolidasikan dengan baik oleh pemerintah.

"Ya potensi pasar, sekaligus jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia ini adalah kekuatan ekonomi yang bisa mendongkrak wisata halal masuk Indonesia. Tapi belum dikonsolidasi dengan baik oleh pemerintah," kata dia.

Oleh karena itu, jika terpilih nanti dalam Pilpres 2024, Cak Imin dan Anies akan memanfaatkan potensi itu untuk membenahi wisata halal di tanah air.

"Makanan halal, wisata halal, fashion, semua disatukan dalam satu integrasi, termasuk perbankan syariahnya," tambah dia.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/14/13381841/janji-kembangkan-wisata-halal-di-indonesia-cak-imin-tak-ada-lagi-wisata

Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke