Anies Singgung Indonesia Jadi Penonton di Dunia Internasional, Dino: Perhatian Presiden Jokowi di Periode Awal Kecil Sekali

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri dan Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menilai perhatian Indonesia terhadap politik luar negeri di pemerintahan pertama Presiden Joko Widodo kecil sekali.

Hal itu dia sampaikan ketika menanggapi kritikan calon presiden nomor urut 1 saat debat capres ketiga pekan lalu. Diketahui dalam debat, Anies menilai Indonesia hanya jadi penonton saja dalam kancah dunia dan presiden seharusnya jadi panglima diplomasi.

"Kita bicara objektif blak-blakan saja ya, waktu periode pertama presiden Jokowi itu perhatian terhadap politik luar negeri kecil sekali," kata Dino dikutip dari acara GASPOL! Kompas.com, Jumat (12/1/2024).

Menurut mantan Wakil Menteri Luar Negeri itu, kecilnya perhatian Indonesia dalam politik luar negeri di periode pertama terlihat ketika Presiden Jokowi harus dibujuk untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Australia, yang merupakan forum kerja sama multilateral 19 negara utama dan Uni Eropa.

Menurut Dino, Jokowi memang lebih memiliki gairah (passion) menangani urusan di dalam negeri.

"Passion beliau adalah di dalam negeri dan banyak pemimpin dunia seperti itu. Dan selama 5 tahun periode pertama itu, memang kalau tidak tertarik ya mau apa, kan enggak bisa dipaksa," beber Dino.

Tak heran, banyak hubungan diplomasi yang sangat transaksional di lima tahun pertama, sejalan dengan fokus Jokowi terkait investasi dan pembangunan infrastruktur.

"Dan lebih banyak juga diplomasi yang sangat transaksional, karena beliau fokusnya infrastruktur, investasi. Jadi begitu duduk dengan pemimpin negara lain, 'Hey you mau investasi berapa, saya dapat apa'," beber Dino.

"Jadi dari konteks itu kalau kita menjadi pemimpin secara global ke kawasan juga susah, karena faktor tadi itu, beliau tidak terlalu tertarik dan transaksional," sambungnya.

Kendati begitu, mantan Wakil Menteri Luar Negeri ini mengakui perhatian Indonesia terhadap politik luar negeri mulai berubah pada tahun ketiga di periode kedua Presiden Jokowi.

Saat itu, Indonesia diberi tugas menjalani presidensi G20, yang notabene menjadi ketua dari asosiasi paling bergengsi di dunia.

Dari sana, Presiden Jokowi terlihat bolak-balik menghadiri beberapa KTT, termasuk KTT COP 26 di Glasgow yang membahas perubahan iklim.

Pada tahun berikutnya atau tahun keempat, Indonesia menjadi presidensi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara blok Asia Tenggara (ASEAN).

"Jadi mulai ada perubahan dari gigi 2 masuk ke gigi 3 pada tahun ketiga dan keempat. Tahun keempat kita jadi ketua ASEAN. Mungkin memang itu yang disinggung oleh Pak Anies, mungkin beliau agak nyindir juga Pak Jokowi enggak begitu, kalau saya akan begitu," jelas Dino.

Sebelumnya diberitakan, Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menegaskan, Presiden Republik Indonesia ke depannya harus menjadi "Panglima Diplomasi" di kancah internasional.

Hal tersebut disampaikan Anies saat memaparkan visi, misi dan program di debat ketiga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

"Presiden harus menjadi Panglima Diplomasi Indonesia," ujar Anies dilansir siaran Kompas TV, Minggu.

Sehingga menurut Anies, jika masyarakat memberikan kepercayaan kepada dirinya dan calon wakil presiden (cawapres) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memimpin Indonesia ke depannya, maka Indonesia akan menjadi pelaku utama dalam pentas global.

Menurut Anies, Indonesia ke depan tidak boleh lagi menjadi penonton. Melainkan harus menjadi penentu arah, perdamaian dan kemakmuran seluruh bangsa di level regional maupun global.

Untuk itu, ke depannya Anies ingin agar Indonesia melakukan diplomasi secara soft power lewat kuliner maupun budaya.

"Kami merencanakan bagaimana kebudayaan, kesenian, ekonomi Indonesia ikut memerangi kancah dunia. Film, kuliner, diplomat, diaspora kita jadi fenomena dunia," tegas Anies.