Salin Artikel

Menlu Retno: Indonesia Konsisten Perjuangkan Hak dan Kemerdekaan Palestina

KOMPAS.com - Situasi di Palestina menjadi salah satu perhatian politik luar negeri Indonesia dalam hampir 10 tahun terakhir.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, menyampaikan Indonesia memegang teguh keyakinan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, termasuk Palestina.

Namun sayangnya, kata dia, bangsa Palestina menjadi satu-satunya peserta di Konferensi Asia Afrika di Bandung yang belum menikmati kemerdekaannya.

“Indonesia terus konsisten dan berada di garis depan bersama dengan bangsa Palestina memperjuangkan hak-hak mereka,” kata Menlu Retno Marsudi dalam Pernyataan Pers Menteri Luar Negeri (PPTM) 2024 yang diselenggarakan di Museum Konperensi Asia Afrika (KAA), Bandung, Jawa Barat pada (8/1/2024).

Menlu Retno mengatakan, menjelang akhir 2023, serangan Israel ke Jalur Gaza, Palestina telah menewaskan lebih dari 21.000 orang, Dari junlah itu, sekitar 70 persen di antaranya adalah anak-anak dan perempuan.

Sebagian besar infrastruktur publik dan kesehatan juga telah hancur, termasuk Rumah Sakit (RS) Indonesia di Gaza Utara yang menjadi representasi dukungan dan kontribusi rakyat Indonesia bagi Palestina.

Di sisi lain, Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga tidak mampu menghentikan aksi genosida yang berlangsung di Gaza dan Tepi Barat, Palestina.

Menlu Retno juga menyayangkan sikap negara Global North (negara maju), yang menerapkan standar ganda kebijakan terhadap Palestina.

“Ke mana semua “kuliah” yang sering mereka berikan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM)?”, kata Menlu Retno dalam siaran persnya. 

Pada Februari mendatang, Menlu Retno dijadwalkan akan mewakili Pemerintah Indonesia untuk sampaikan pernyataan lisan mendukung Mahkamah Internasional berikan Advisory Opinion untuk memperkuat posisi hukum Palestina.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/08/14573511/menlu-retno-indonesia-konsisten-perjuangkan-hak-dan-kemerdekaan-palestina

Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke