Salin Artikel

Menlu: Indonesia Berkomitmen Bantu Myanmar Keluar dari Krisis

KOMPAS.com - Situasi politik di Myanmar tidak pelak mempertaruhkan integritas, persatuan, dan relevansi Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

Sejak awal konflik yang muncul pada 2021, Indonesia terus menunjukkan komitmennya untuk membantu Myanmar keluar dari krisis.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa implementasi Five-Point Consensus (5PC) masih menjadi acuan utama untuk penyelesaian konflik di Myanmar.

Selama Keketuaan Indonesia di ASEAN, sebut dia, Indonesia telah melakukan lebih dari 265 engagement dengan seluruh stakeholder di Myanmar. Diplomasi Indonesia dioptimalkan untuk mendorong kemajuan implementasi 5PC.

"Indonesia berkomitmen membantu Myanmar keluar dari krisis dan ini goes beyond our chairmanship,” kata Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dalam Pernyataan Pers Menteri Luar Negeri (PPTM) 2024 yang diselenggarakan di Museum Konperensi Asia Afrika (KAA), Bandung (8/1/2024). 

Isu lain yang juga lekat dengan konflik di Myanmar adalah isu pengungsi Rohingya. Demokrasi dan stabilitas di Myanmar akan menjadi kunci untuk penyelesaian isu Rohingya yang akhir-akhir ini menjadi perhatian publik di Indonesia. 

“Demokrasi dan stabilitas di Myanmar akan menjadi kunci penyelesaian isu Rohingya agar mereka dapat kembali ke rumah mereka secara bermartabat,” kata Retno.

Perpindahan lanjutan pengungsi Rohingya yang seringkali tiba di perairan Indonesia diduga kuat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan oleh jaringan kriminal transnasional.

"Untuk itu, upaya menangani pengungsi juga harus dilakukan melalui kerja sama kuat antarnegara dengan dukungan dari badan-badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)," tuturnya

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/08/14544691/menlu-indonesia-berkomitmen-bantu-myanmar-keluar-dari-krisis

Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke