Pakar Harap Para Capres Lakukan Pemaknaan Ulang Diplomasi "Bebas Aktif"

JAKARTA, KOMPAS.com - Seluruh calon presiden (Capres) 2024 dinilai mesti memberikan pemahaman ulang mengenai prinsip politik luar negeri "bebas aktif" yang dianut selama ini.

Menurut Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi, prinsip "bebas aktif" dan penerapan politik luar negeri Indonesia saat ini justru dianggap membingungkan.

Dia berharap pasangan presiden dan wakil presiden terpilih bisa kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia.

"Berkaitan politik bebas aktif, saya masih bingung sebenarnya kita bebas aktif seperti apa," kata Muradi dalam diskusi daring "Meramal Masa Depan Geo Politik dan Hankam dari Visi Misi Capres 2024" pada Jumat (5/1/2024).

Muradi mengatakan, perlu ada penjelasan atau penegasan kembali terkait prinsip politik luar negeri "bebas aktif" Indonesia.

Dia mencontohkan, jika pemerintah bersikap netral terkait peristiwa politik di luar negeri maka termasuk dalam kategori "bebas aktif", atau apakah pemerintah mengikuti skema perdamaian masuk sebagai bagian politik "bebas aktif".

"Apa batasannya, apakah netral adalah bebas aktif, apakah ikut dalam skema perdamaian sebagai bagian dari bebas juga aktif atau seperti apa, kita merapat ke Iran itu bebas aktif atau tidak," ucap Muradi.

"Karena perlu ada redefinisi atau pernyataan ulang, substansi dari politik bebas aktif. Jangan sampai kita karena abai dengan konflik di Timur Tengah, itu dianggap bebas aktif," sambung Muradi.

Tema yang diangkat dalam debat ketiga khusus capres adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik.

Dalam debat ketiga ini khusus akan mendengarkan visi-misi, program, dan argumen dari para calon presiden yaitu capres nomor urut 1 Anies Baswedan, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

KPU juga telah memilih 11 panelis untuk debat ketiga calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Para panelis itu adalah:

1. Prof. Angel Damayanti, Ph.D (Guru Besar Bidang Keamanan Internasional Fisipol Universitas Kristen Indonesia)

2. Curie Maharani Savitri, Ph.D (Dosen Hubungan Internasional, ahli kajian industri pertahanan dan alih teknologi Universitas Binus)

3. Prof. Evi Fitriani, Ph.D, (Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia)

4. Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D (Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani)

5. I Made Andi Arsana, S.T., M.E., Ph.D (Ahli Aspek Geospasial Hukum Laut Universitas Gadjah Mada)

6. Dr. lan Montratama (Dosen Program Studi Hubungan Internasional Ahli Keamanan dan Pertahanan Universitas Pertamina)

7. Irine Hiraswari Gayatri, Ph.D (Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional)

8. Dr. Kusnanto Anggoro (Pakar Keamanan Universitas Pertahanan)

9. Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio (KSAL 2012-2014 dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan)

10. Philips J. Vermonte, Ph.D (Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia dan Senior Fellow CSIS)

11. Prof. Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, S.I.P. S.SI., M.T, M.SI. (Han) (Guru Besar Bidang Keamanan Global Universitas Padjadjaran)