Salin Artikel

TPN Ganjar-Mahfud Yakin MNC Profesional Siarkan Debat Capres

Hal ini disampaikan usai ditanya soal protes dari kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan 2 karena MNC Group menjadi stasiun televisi penyelenggara debat kedua capres.

"Jadi ditunjuk, dimandatkan, ya dilaksanakan. Kalau ada hal-hal ya silakan disampaikan kepada KPU, tetapi ada satu hal yang perlu kita cermati adalah MNC Group ini kan satu media yang profesional. Saya yakin, haqul yakin ya tidak akan mempertaruhkan reputasi dan kredibilitas MNC Group sebagai satu media profesional," kata TGB ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024).

Untuk itu, TGB menyarankan pertanyaan tersebut baiknya ditujukan pada Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak yang menunjuk MNC Group dalam debat kedua capres.

Di sisi lain, TGB yakin bahwa MNC Group hanya melaksanakan kesepakatan yang telah dibicarakan dan disetujui oleh KPU.

"Saya meyakini bahwa pertanyaan ini sih paling pas diajukan ke KPU, karena kan MNC Group hanya melaksanakan kesepakatan yang telah dibicarakan dan disetujui, dan ditunjuk oleh KPU untuk menjadi penyelenggara," ujar dia.

Lebih jauh, Ketua Harian Nasional DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menilai MNC adalah salah satu media dengan jaringan terbesar di Asia Tenggara.

"Tidak mungkin dipertaruhkanlah untuk sesuatu yang tidak worth it itu. Jadi justru MNC Group akan sangat profesional dan kita akan bisa sampaikan pada waktunya," pungkasnya.

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mengatakan, permintaan itu guna pemerataan serta check and balance antara satu grup TV dengan grup lain.

“Kebetulan dalam debat ketiga, penyelenggara TV yang diusulkan KPU adalah grup MNC; MNC TV, Global TV, Inews TV, RCTI. Di mana kebetulan stasiun TV tersebut kebetulan dimiliki satu grup, dimiliki grup bisnis yang sama yang dipimpin oleh Harry Tanoesudibyo, Ketua Umum Partai Perindo dan juga menjadi pendukung salah satu paslon,” ujar Nusron, Selasa.

KPU mengaku telah menerima surat dari TKN tersebut. “Oh iya, tentu sudah diterima,” kata Mellaz.

Sama halnya dengan TKN, Tim Pemenangan Nasional pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) meminta KPU tidak menjadikan MNC Group sebagai penyelenggara penyiaran debat.

"Kita semua tahu owner MNC adalah Bapak Hary Tanoe dan Partai Perindo, beliau sebagai ketumnya jelas mendukung pasangan nomor urut 3," kata Juru Bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan kepada Kompas.com, Selasa.

"KPU (sebaiknya) tidak menggunakan media MNC yang sudah jelas arah dukungan politiknya. Ini perlu dilakukan agar menghindari masalah-masalah pada saat acara dan setelah acara," tutur dia.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/03/18323831/tpn-ganjar-mahfud-yakin-mnc-profesional-siarkan-debat-capres

Terkini Lainnya

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke