Kubu Anies dan Prabowo Kompak Kritik MNC Group Jadi Media Penyelenggara Debat, Tim Ganjar Bela Diri

JAKARTA, KOMPAS.com - Debat ketiga Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 bakal digelar pada Minggu (7/1/2024). Pada debat yang dikhususkan untuk calon presiden (capres) ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjuk MNC Group sebagai media penyelenggara.

Adapun media elektronik yang ditunjuk KPU ini bertugas sebagai TV pool atau stasiun TV pemegang kendali siaran debat.

Hal ini menuai kritik dari kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, juga kubu capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pasalnya, MNC Group merupakan media milik Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang tergabung dalam koalisi pendukung capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Dikritik Anies-Muhaimin

Kritik salah satunya disampaikan oleh Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies-Muhaimin, Iwan Tarigan. Ia meminta KPU menganulir penunjukan MNC Group sebagai penyelenggara penyiaran debat capres karena khawatir adanya konflik kepentingan.

"Kita semua tahu owner (pemilik) MNC adalah Bapak Hary Tanoe dan Partai Perindo, beliau sebagai ketua umumnya jelas mendukung pasangan nomor urut 3," kata Iwan kepada Kompas.com, Selasa (2/1/2024).

"KPU (sebaiknya) tidak menggunakan media MNC yang sudah jelas arah dukungan politiknya. Ini perlu dilakukan agar menghindari masalah-masalah pada saat acara dan setelah acara," sambungnya.

Seandainya keterlibatan MNC Group dalam debat tak bisa dibatalkan, Timnas Anies-Muhaimin menyarankan KPU untuk menambah jumlah media penyelenggara debat ketiga.

"Secara logika sehat agar pihak KPU terhindar dari fitnah dan prasangka negatif dan menjaga kepercayaan publik, maka patut dan harus dilakukan KPU bisa menggunakan MNC Group tetapi dikombinasikan dengan media yang lebih netral," kata Iwan.

Timnas Anies-Muhaimin juga meminta KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan debat. Katanya, upaya-upaya ini penting untuk melindungi KPU dari prasangka tidak baik.

"Ini dilakukan untuk melindungi KPU sendiri dari kericuhan, komplain, dan isu-isu negatif setelah acara debat ke-3 selesai, dan tentunya agar pelaksaan Pemilu 2024 lebih berkualitas dan damai," ucap Iwan.

Meski demikian, Timnas Anies-Muhaimin hingga saat ini belum menyatakan keberatan resmi atas dipilihnya MNC Group sebagai penyelenggara debat capres ketiga.

Ditolak Prabowo-Gibran

Sementara, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran terang-terangan menolak penunjukan MNC Group sebagai media penyelenggara debat ketiga capres. Penolakan itu tak lepas dari sosok Hary Tanoesoedibjo, pemilik MNC Group sekaligus Ketua Umum Partai Perindo.

"Ini mungkin belum resmi tapi memang kalau melihat penyelenggara dari debat ketiga nanti itu semuanya MNC Group dan mengingat pemilik dari MNC, Pak Harry Tanoe, adalah ketua umum partai yang hari ini mendukung salah satu paslon 03, rasanya sih lebih baik ditimbang ulang oleh KPU," ucap Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Grace Natalie, saat ditemui di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Minggu (31/12/2023), dikutip dari Tribunnews.com.

"Mungkin ada perimbangan, ada kombinasi yang lebih beragam agar penyelenggaranya gak semuanya jaringan MNC. Nanti kan mungkin ada kekhawatiran dari paslon yang lain, bukan hanya 02 ya," katanya.

Klaim Ganjar-Mahfud

Terkait ini, pendiri MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, telah buka suara. Hary mengeklaim, tidak akan ada konflik kepentingan dalam penyelenggaraan debat capres, kendati ia memimpin partai yang kini mendukung salah satu pasangan capres-cawapres.

"Enggak ada. Enggak ada conflict of interest (konflik kepentingan)," kata Hary saat ditemui di GOR Satria, Semarang, Senin (1/1/2024).

Sebagai media penyelenggara, kata Hary, MNC Group hanya berperan sebagai broadcaster atau media penyiar. Katanya, KPU juga sudah menyetujui MNC Group sebagai penyelenggara debat ketiga ini.

"Tanya KPU saja, ya. Kita cuma broadcast saja. Ah itu (konflik kepentingan) sih enggak akan ada," ucapnya.

"Saya enggak melihat begitu (kecurangan). Bahwa balik lagi tadi bahwa semua media ini kan dimiliki, akhirnya ada ujungnya juga siapa pemiliknya. Setiap pemilik daripada media punya hak sendiri terhadap hak politiknya. Itu saya rasa dikembalikan kepada setiap pengusaha yang ada," ujar Arsjad saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (1/1/2024).

Arsjad mengatakan, KPU-lah yang memutuskan untuk menunjuk MNC Group sebagai salah satu media penyelenggara debat capres. Katanya, setiap media elektronik punya kesempatan yang sama.

"Jadi untuk itu, saya rasa balik lagi keputusan ada di KPU. Cuma saya rasa, nanti yang ditonton itu kan langsung adalah apa yang ada di sana. Kita bisa lihat di debat-debat sebelumnya ini adalah bagian daripada pelaksanaannya saja, penyelenggaraannya," jelas Arsjad.

Arsjad juga memastikan bahwa KPU dan Bawaslu akan hadir dalam pelaksanaan debat capres ketiga. Dia meyakini KPU membuat keputusan terbaik terkait ini.

Debat ketiga

Adapun debat ketiga yang akan digelar Minggu (7/1/2023) mengangkat tema pertahanan dan keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Meski dikhususkan untuk capres, debat ketiga juga akan menghadirkan tiga cawapres. 

Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, didukung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat.

Sementara, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka didukung Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Lalu Ganjar Pranowo-Mahfud MD didukung oleh PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo.

Debat sendiri merupakan salah satu metode kampanye. Masa kampanye pemilu bakal berlangsung selama 75 hari, terhitung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Setelah masa kampanye, tahapan pemilu akan memasuki masa tenang selama tiga hari yakni 11-13 Februari 2024. Selanjutnya, pada 14 Februari 2024 akan digelar pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia.

Tak hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.