Salin Artikel

Pilpres 2024, Berharap Tak Ada lagi Pelabelan seperti "Cebong Kampret"

Kontestan tiga kandidat (tak lagi dua seperti dua Pilpres sebelumnya) cukup berkontribusi; Pemilu tak lagi bersifat hitam putih! If you are not with us, so you are against us!

Barangkali kita semua rasakan, saking panasnya kala itu, terutama 2019, sampai muncul diksi-diksi khas. Pilihan kata mencuat dengan maksud utama ngeyek (meledek) pada lawannya masing-masing.

Untuk Cebong, alias pendukung Joko Widodo (Jokowi), kerap tajam melabeli suporter Prabowo Subianto sebagai Kampret. Sekali lagi, saking panasnya saat itu, jika warganet tak dukung Prabowo, misalnya, maka auto disebut Cebong.

Dan penulis kira, hal ini cukup membuat jengah dan muak banyak orang, terutama kepada yang mendukung secara moderat/tetap bersifat kritis ke dua paslon.

Betapa tidak memuakkan. Mereka yang sudah disematkan sebagai Cebong, maka diksi ngeyek ini akan lungsur kepadanya: IQ 200 Sekolam, Jaenudin Nachiro, Mukidi, Unicorn, Kelas Menengah Ngehe, dan seterusnya.

Mereka yang Kampret, auto akan peroleh aneka julukan ledekan berikut: Kaum Bumi Datar, Kaum sumbu pendek, Monaslimin, Politik Sontoloyo dan Genderuwo, dan banyak lagi.

Saking pentingnya fenomena ini, pengajar dan peneliti di Pusat Kajian Komunikasi UI, Clara Endah Triastuti, kala itu meneliti khusus hal ini.

Menurut dia, hal itu terjadi karena pengguna internet tidak hanya mengonsumsi konten, tapi juga menjadi menciptakan konten.

"Pergerakan politik menurut saya sekarang berubah. Mereka yang melakukan propaganda politik mulai melihat pasar juga dan mulai mengubah bentuk-bentuk propagandanya. Jadi politik itu tidak diletakkan dalam ranah formal, tapi dalam ranah yang populer," katanya saat diwawancara BBC News Indonesia, 5 April 2019.

Konfrontasi tak tebal 

Kini, penulis melihat konfrotansi tak setebal itu lagi. Ujaran ledekan, untuk tidak menyebut ujaran kebencian, tak begitu sepekat dan sekental lima tahun lalu. Memang masih ada, tapi tak "segila" dua pemilu kemarin.

Mereka yang tak bersamamu (contoh: pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar), tidak dengan sendirinya menjadi lawanmu karena belum pasti pendukung Prabowo (masih ada Ganjar Pranowo-Mahfud MD).

Kita bisa telusuri jika PKB-Nasdem yang kala itu disematkan Cebong, adalah mereka yang kini bersama PKS yang disebut sebagai salah satu motor partai dari Kampret. Maka, tak bisa lagi antarkader dan simpatisan partai itu saling ledek karena kini se-haluan.

Pendukung/simpatisan PDIP, yang selama ini identik dengan Cebong, juga tak bisa serta merta meledek pendukung PKS seperti Pilpres 2014 dan 2019.

Sebab, kita bisa rasakan, suasana batin mereka malah jadi senapas dengan perjuangan PKS soal kolusi penguasa. Masih ingat amarah Megawati Soekarnoputri soal pemimpin baru berlaku seperti Orde Baru??

Pun demikian dengan massa Gerindra dan Prabowo, yang dua pemilu sebelumnya, selalu bersaing sengit dengan usungan PDIP. Saat ini, yang mereka hadapi sejatinya malah dua paslon usungan sekaligus, yakni Nasdem-PKB-PKS serta PDIP-PPP-Hanura-Perindo.

Karena itu, di mata penulis, konsentrasi "per-ledek-an" telah terkikis cukup banyak. Debat sengit, bahkan persekusi digital, yang saat itu jadi keseharian, sejauh ini tak kita temukan intens.

Adu argumen spartan hingga anggota WAG muak, simultan ada yang meninggalkan/ditendang dari WAG, rasanya tak lagi kita mudah temukan.

Tak mungkin juga kita berharap definisi kata pemilu damai berarti sama sekali tidak ada peran kata-kata tadi. Bagaimanapun ini kontestasi, persaingan untuk jadi pemenang adalah hal wajar adanya.

Yang penting, sebagaimana penulis sampaikan di awal, eskalasi dinamika komunikasi sosial ini bisa dijaga bersama.

Tantangan ke depan adalah Pilpres 2024 kemungkinan besar dua putaran jika merujuk hasil survei terkemuka. Maka kelak akan ada dua paslon lagi.

Apakah kita akan kembali ke "zaman jahiliyah" Pemilu 2014 dan 2019? Semoga tidak!

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/28/07295961/pilpres-2024-berharap-tak-ada-lagi-pelabelan-seperti-cebong-kampret

Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke