Dewas Ungkap Firli Minta Alex Tirta Pasangkan Internet di Rumah Kertanegara

Adapun Alex Tirta merupakan pebinsis sekaligus Ketua Pengurus Besar Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI).

Permintaan Firli agar Alex Tirta memasangkan internet terkuak dalam sidang etik yang digelar Dewan Pengawas KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/12/2023).

Anggota majelis sidang, Indriyanto Seno Adji mengungkapkan bahwa Firli meminta Alex Tirta memasangkan internet terjadi sebelum ia resmi menyewa rumah di Jalan Kertanegara pada 1 Februari 2021.

Padahal, jauh sebelum resmi disewa, Firli bersama keluarganya kerap menggunakan rumah yang sebetulnya masih disewa oleh Alex Tirta.

"Sejak Maret 2020, terperiksa (Firli) dan keluarganya beberapa kali telah menggunakan rumah di Jalan Kertanegara Nomor 46 yang masih disewa oleh saksi Tirta Juwana Darmaji, dan mengajukan permintaan pemasangan internet kepada saksi Tirta Juwana Darmaji untuk rumah tersebut," ujar Seno dalam persidangan.

Majelis sidang pun menganggap tindakan Firli yang meminta Alex Tirta untuk memasangkan internet bukanlah tidak yang pantas.

"Menurut majelis tidak sepantasnya dilakukan oleh terperiksa (Firli) sebagai Ketua KPK yang seharusnya menjadi teladan dalam tindakan dan berperilaku," tegas dia.

Dalam sidang ini, Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyatakan Firli wajib mengundurkan dari jabatannya sebagai pimpinan KPK.

"Mengadili, satu, Firli terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar kode etik dan perilaku yaitu berhubungan langsung dan tidak langsung dengan SYL yang perkaranya sedang ditangani KPK," ujar Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan dalam sidang di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (27/12/2023).

Untuk diketahui, Dewas KPK mengusut tiga dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Firli.

Pertama, dugaan pertemuan dengan Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang diduga tengah berperkara di KPK. Kedua, Firli yang dianggap tidak jujur dalam mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Pada saat yang sama, Firli sudah berstatus sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap SYL terkait penanganan perkara di lingkungan Kementerian Pertanian.