Salin Artikel

Cak Imin Minta Parpol Pengusung Bantu Dana Kampanye, PKS: Kami Gerakan Seluruh Kader

Hal ini disampaikan Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Muhammad Kholid menanggapi permintaan Muhaimin Iskandar agar partai politik (parpol) pengusung bisa lebih banyak membantu dana kampanye dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Adapun pasangan Anies-Muhaimin diusung oleh gabungan Parpol yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PKS, dan Partai Ummat.

"Alhamdulillah, PKS secara terstruktur, sistematis dan masif mengampanyekan Amin melalui para caleg (calon anggota legislatif)-nya, struktur partai dari pusat, wilayah, dan daerah hingga ranting di desa-desa. Kami juga gerakan seluruh kader seluruh Indonesia," kata Kholid kepada Kompas.com, Selasa (26/12/2023).

Kholid menyampaikan, seluruh kader PKS menyediakan alat peraga kampanye (APK) dan acara kegiatan kampanye guna memenangkan Anies-Muhaimin secara mandiri.

Ia memastikan, semua caleg, pengurus, dan kader PKS di seluruh Indonesia secara mandiri dan sukarela mengkampanyekan pasangan Amin langsung kepada masyarakat.

"Kami memasang billboard, baliho, spanduk, banner, cetak kalender dan APK itu kalau diakumulasikan seluruh Indonesia nilainya pastinya sangat besar," kata Kholid.

"Kami secara sadar, sukarela, dan berinsiatif mempromosikan Amin lewat APK, kegiatan door to door, tatap muka, dan berbagai event kegiatan kampanye," ucap dia.

Adapun dana awal kampanye pasangan calon (paslon) Anies-Muhaimin tercatat paling kecil di antara paslon lain.

Oleh sebab itu, pria yang karib disapa Cak Imin ini meminta partai politik pengusung untuk turut membantu dana guna kepentingan kampanye.

"Kayak PKB ini, kan terus meminta (urunan) kepada seluruh pengurus, eksekutif legislatif untuk berpartisipasi," kata Cak Imin saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (24/12/2023).

Untuk menambal dana awal kampanye yang sedikit, tim kampanye sempat berencana membuat penggalangan dana untuk menampung sumbangan dari simpatisan.

Menurut Cak Imin, ide itu sempat digaungkan di internal, akan tetapi, ide ini belum diputuskan apakah akan dipublikaskan atau tidak.

"Ada sih, ada ide itu tapi kita belum putuskan," ungkap Ketua Umum PKB itu.

Cak Imin menyebut, Anies tak menginginkan adanya penggalangan dana lantaran khawatir pertanggungjawabannya akan susah.

"Misalnya kita datang ke satu kabupaten, teman-teman yang menyelenggarakan (acara kampanye), cari donasi di lingkungan itu, akuntabilitasnya menurut Mas Anies lebih bagus," papar Wakil Ketua DPR RI itu.

Hal ini, kata Cak Imin, akan berbeda dengan urunan yang uangnya dikumpulkan lalu dikirimkan ke pusat untuk dikelola Tim Nasional (Timnas) Anies-Muhaimin.

Menurut dia, pertanggungjawaban dana besar dari masyarakat akan lebih sulit dilakukan pencatatan baik yang keluar maupun masuk.

"Daripada kenclengan nanti dapat besar nanti laporannya bagaimana dan seterusnya," ucap dia.

Anies-Muhaimin mempunyai uang Rp 1 miliar dari iuran pasangan calon untuk dana kampanye.

Sementara itu, paslon 2 Prabowo Subianto dan Gibra Rakabuming Raka memiliki total dana kampanye awal sebesar Rp 31,4 miliar.

Uang ini berasal dari uang paslon Rp 2 miliar, barang dari parpol pendukung Rp 600 juta, dan jasa parpol pendukung Rp 28,8 miliar.

Untuk paslon nomor 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memiliki dana awal kampanye Rp 23,3 miliar dengan rincian uang paslon Rp 100 juta dan uang parpol pendukung Rp 2,9 miliar.

Kemudian ada juga uang sumbangan pihak perseorangan Rp 1,7 juta dan uang sumbangan dari perusahaan non pemerintah Rp 20,3 miliar.

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/26/11412281/cak-imin-minta-parpol-pengusung-bantu-dana-kampanye-pks-kami-gerakan-seluruh

Terkini Lainnya

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke