Salin Artikel

Mahfud MD Sebut Ada Diplomat Titipan Partai

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan, saat ini terdapat diplomat-diplomat titipan partai.

Pernyataan itu Mahfud sampaikan saat menyinggung tanggapan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang menyebut diplomat harus "diselepet" agar bisa menjadi agen pemasaran negara yang tangguh dan ekspansif.

"Dulu-dulu diplomat-diplomat kita itu bagus. Sekarang ini kadang kala ada titipan dari partai, kalau belum dari partai belum masuk itu tidak disahkan di DPR, dari partai ini belum masuk," ujar Mahfud MD di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).

Mahfud mengatakan, saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin melantik pejabat teras negara, para duta besar merupakan duta ekonomi.

Menurut Mahfud, dahulu Indonesia memiliki banyak diplomat berkualitas bagus. Jika dalam beberapa waktu terakhir kinerja di bidang diplomasi ekonomi kurang baik, maka proses perekrutannya perlu ditinjau ulang.

"Kalau saya, diberi kewenangan, nanti diplomasi ini diatur kembali lah rekrutmennya itu betul betul memenuhi syarat," kata Mahfud.

Sebelumnya, Muhaimin menyebut diplomat-diplomat mesti diselepet agar bisa menjadi agen pemasaran negara yang tangguh dan ekspansif.

Diplomat dengan kemampuan seperti itu, kata Muhaimin, tidak dimiliki pemerintah Indonesia saat ini karena cara kerja mereka masih politis dan normatif.

"Ini sudah menjadi pengetahuan umum, yang paling penting itu adalah bagaimana meyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh diplomasi pemasaran," kata Muhaimin.

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/23/06000091/mahfud-md-sebut-ada-diplomat-titipan-partai

Terkini Lainnya

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke