Cerita Ganjar di-"Bully" karena Tetapkan Upah Rendah

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menceritakan pengalamannya di-bully karena menetapkan upah rendah saat menjabat gubernur Jawa Tengah.

Hal itu disampaikan saat menghadiri forum dialog bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (11/12/2023).

Ganjar mengaku pernah dianggap tak mensejahterakan buruh di Jawa Tengah karena menerapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) rendah.

“Saya di-bully oleh semua orang,’ Jawa Tengah percuma tuh, upah buruhnya rendah tuh, kamu mau sejahterakan rakyat bagaimana wong buruh upahnya rendah,’” sebut Ganjar.

UMP Jateng pada 2023 yang ditetapkan saat Ganjar masih menjabat gubernur yakni Rp 1.958.169,69.

Namun bagi Ganjar, tinggi rendahnya upah buruh tak akan menjadi persoalan selama pemerintah mau memberikan berbagai fasilitas untuk menopang pengeluaran buruh.

Ia mengklaim, sempat bertanya pada kelompok buruh apa keresahan yang dialami.

“Lalu saya tanya, kawan-kawan buruh,’Problemmu harian itu apa?,’ kata dia.

Ganjar lalu menemukan tiga persoalan buruh yang menurutnya harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan UMP.

Pertama, memastikan skema Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berjalan lancar, baik di bidang kesehatan maupun ketenagakerjaan.

Sebab, keresahan para buruh adalah memenuhi pembayaran jika jatuh sakit.

“Dua, (kata buruh),’Saya takut anak saya enggak bisa sekolah,’ Oke sekolahnya gratis kalau negeri. Kalau tidak bagaimana? Kamu masuk kategori miskin kah? Kalau jawabannya iya, kamu tak kasih subsidi, karena saya punya subsidi,” papar dia.

Ketiga, lanjut Ganjar, buruh merasa keberatan dengan biaya transportasinya sehari-hari.

Maka, pemerintah harus menyiapkan angkutan umum yang terjangkau.

“Baik, saya buatkan subsidi, saya minta bantuan pusat maka saya bikin Transjateng yang masuk kawasan-kawasan industri dan kawasan-kawasan ekonomi,” tutur Ganjar.

“Subsidinya hanya Rp 10 miliar, kemudian koridornya ditambah. Negara tanggung jawab,” imbuh dia.