Anies Sebut Kemungkinan Indonesia Bernasib seperti Yugoslavia jika Ketimpangan Ekonomi Tak Diperhatikan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menyebutkan, kemungkinan Indonesia bernasib sama seperti Yugoslavia jika ketimpangan ekonomi tak jadi perhatian khusus pemerintah.

Hal itu disampaikan Anies dalam acara Dialog Capres Bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Gedung Bank Mega, Tendean, Jakarta Selatan, Senin (11/12/2023).

Anies mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini timpang terlihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022.

Dalam data yang dipaparkan Anies, Jakarta memiliki PDRB sebesar Rp 1.953 triliun, kemudian Bandung Rp 211 triliun dan Semarang Rp 152 triliun.

Kota besar lainnya seperti medan Rp 165 triliun, Batam Rp 118 triliun, dan Makassar Rp 133 triliun.

Sedangkan kota kecil seperti Tarakan Rp 24 triliun, Kupang Rp 17 triliun, dan Ternate Rp 4 triliun.

"Perekenomian kita yang timpang, ini kenyataan ini. PDRB kita kalau dilihat timpang. Kalau ini tidak dibereskan, saya mau ceritakan peristiwa Balkan," ucap Anies.

Anies menyebutkan, peristiwa yang menyebabkan negara Yugoslavia terpecah menjadi tujuh negara ini bukan disebabkan masalah etnis.

Menurut Anies, dari banyak studi, perang itu terjadi karena adanya ketimpangan di berbagai wilayah Yugoslavia.

"Balkan itu mayoritas itu tahunya soal etnik, oh iya, itu di ujung ada etnic cleansing, sebelumnya coba lihat studi-studinya," kata Anies.

"Yang terjadi adalah ketimpangan antarwilayah yang luar biasa di Yugoslavia, itu adalah antara Makedonia, Slovakia, Bosnia, Serbia, itu timpang dibiarkan tidak di-address, itu sama seperti apa? Mengeringkan hutan, tunggu ada puntung rokok jatuh terbakar hutannya," tutur dia.

Oleh karena itu, Anies menilai harus ada perhatian khusus pemerintah terhadap ketimpangan yang kini terjadi di Indonesia jika ingin negara kesatuan ini tetap utuh.

"Kita Indonesia harus address ini kalau mau tetap satu, utuh kesatuan, ketimpangan ini harus dihentikan," ucapnya.