Bawaslu Akan PAW Kader Nasdem yang Jadi Anggota Pengawas Pemilu

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, PAW itu dilakukan sesuai dengan putusan sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Kemungkinan besar PAW," ujar Bagja kepada Kompas.com, Sabtu (9/12/2023).

"Winshi Kihu akan kami periksa dan tindak sesuai dengan putusan DKPP," kata dia.

Bagja mengatakan, PAW untuk Winsi Kuhu akan dilakukan dalam waktu tiga hari ke depan.

Sebelumnya, DKPP menyatakan semua komisioner Bawaslu RI telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu karena melantik Winsi Kuhu sebagai anggota Bawaslu Kalteng.

"Memutuskan: satu, mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. Dua, menjatuhkan sanksi peringatan keras," kata Ketua DKPP Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan nomor 120-PKE-DKPP/IX/2023, Jumat (8/12/2023).

"Tiga, menyatakan pihak terkait Winsi Kuhu tidak memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah periode 2022-2027. Empat, memerintahkan Bawaslu untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan," ujar dia. 

Sanksi peringatan keras itu dijatuhkan untuk semua komisioner Bawaslu RI, yakni Ketua Rahmat Bagja, dan para anggota, Lolly Suhenty, Puadi, Herwyn Malonda, dan Totok Hariyono.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengaku menghormati putusan DKPP yang menyatakan semua komisioner Bawaslu melanggar etik dan menjatuhkan sanksi peringatan keras.

Dalam dokumen yang diterima Kompas.com pada Agustus lalu, nama Winsi Kuhu memiliki jabatan di Partai Nasdem pada 14 Februari 2019, dalam surat yang diteken Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Utara, Maximiliaan Lomban.

Dalam surat itu, Winsi ditunjuk menjadi Ketua Biro Pengolahan Data dan Teknologi Informasi pada Komisi Saksi DPW Nasdem Sulawesi Utara.

Ia kemudian didapuk menjadi Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kalteng.

Selain itu, ia didaulat menjadi Wakil Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kalteng.