Debat Capres-Cawapres soal Isu HAM Diharap Tak Sekadar Formalitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) berharap debat perdana capres-cawapres dalam Pilpres 2024 bisa mengupas pemikiran para kandidat secara menyeluruh terkait persoalan hak asasi manusia (HAM).

Salah satu tema yang diangkat dalam debat perdana capres-cawapres adalah soal HAM.

"KontraS mendesak KPU agar menghadirkan debat yang betul-betul substantif dan berhasil menguji ‘isi kepala’ masing-masing pasangan calon. Debat yang kami harapkan pun bukan hanya acara yang sifatnya seremonial belaka dan formalistik," kata Koordinator Badan Pekerja KontraS Dimas Bagus Arya dalam keterangan pers seperti dikutip pada Jumat (8/12/2023).

Dimas mengatakan, topik pertama yang patut diangkat dalam debat perdana capres-cawapres adalah strategi dan metode dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Menurut Dimas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang menyatakan pemerintah secara resmi mengakui terdapat 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Topik kedua, kata Dimas, soal peran Presiden dalam sistem Presidensialisme dalam rangka memimpin arah gerak kemajuan dan peradaban HAM di Indonesia.

Lantas topik ketiga adalah soal peran presiden dalam menjalankan reformasi sektor keamanan, serta mencegah aparat TNI dan Polri melakukan pelanggaran HAM.

Kemudian yang keempat adalah meminta para capres-cawapres buat memaparkan langkah strategis untuk menghentikan konflik dan kekerasan yang terus terjadi di Papua.

Menurut Dimas, konflik bersenjata di Papua mesti segera tuntas dengan menyelesaikan akar masalah.

"Ke-4 akar masalah tersebut antara lain, marjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli Papua sejak 1970, kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, adanya kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta, dan pertanggungjawaban atas kekerasan negara di masa lalu terhadap warga Papua," papar Dimas.

Dimas mengatakan, calon pemimpin yang akan datang harus memberikan jalan keluar supaya pola buruk legislasi yang minim keterlibatan masyarakat dan pemerintah yang seolah alergi terhadap kritik.

Kemudian topik ke-6 yang diajukan adalah soal langkah untuk memperbaiki dan memulihkan situasi demokrasi serta kebebasan sipil yang trennya dianggap terus memburuk selama era Presiden Jokowi.

Selanjutnya adalah topik ke-7 yaitu komitmen para capres-cawapres untuk menghentikan pelanggaran HAM dalam pembangunan.

Ke-8 adalah meminta pendapat para capres-cawapres buat mengembalikan kebebasan akademik terhadap masyarakat akademisi yang menyampaikan pendapat di ruang publik.

Terakhir adalah meminta komitmen capres-cawapres dalam menguatkan lembaga HAM untuk melakukan pengawasan dalam kerangka saling mengawasi dan menjaga keseimbangan (check and balances).

KPU sudah menetapkan waktu dan tema dalam 5 agenda debat capres-cawapres dalam Pilpres 2024. Seluruh kegiatan debat akan digelar di Jakarta.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan, debat pertama pada 12 Desember 2023 adalah debat calon presiden yang mengangkat isu pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga.

Kemudian, debat kedua pada 22 Desember 2023 adalah porsi debat untuk cawapres, di mana topik yang dibahas adalah ekonomi, ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur dan perkotaan.

Debat ketiga akan digelar pada 7 Januari 2024 yang bakal diikuti capres dengan mengangkat isu pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik.

Lalu, pada 21 Januari 2024 akan digelar debat keempat yang menjadi porsi debat cawapres dengan isu pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agararia, masyarakat adat, dan desa.

Debat terakhir digelar pada 10 Februari 2024 dengan porsi debat untuk capres yang mengangkat topik kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.