Salin Artikel

Hadiri UNFCCC COP Ke-28 Dubai, Pertamina Patra Niaga Perkenalkan Upaya Tingkatkan Ekonomi Nelayan

KOMPAS.com – Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar dan garis pantai terpanjang di dunia, nelayan merupakan salah satu profesi terbesar masyarakat Indonesia. Dengan jumlah lebih dari 977.000 nelayan, profesi ini mampu menyumbang 2,7 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Riva Siahaan mengatakan bahwa pihaknya memiliki andil dalam mendorong industri perikanan sekaligus ekonomi nelayan di Tanah Air melalui jaminan ketersediaan dan energi yang berkeadilan.

Pernyataan tersebut disampaikan Riva saat hadir dalam pertemuan UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Conference of the Parties (COP) ke-28 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

“PPN memiliki misi untuk terus menyampaikan dukungan penuh bagi industri perikanan serta nelayan di Tanah Air. Ini merupakan suatu kesempatan yang luar biasa, karena kami bisa berkontribusi dalam program-program pemerintah yang didukung PPN, salah satunya adalah konversi bahan bakar minyak (BBM) ke liquefied petroleum gas (LPG) bagi nelayan,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (7/12/2023).

Riva mengungkapkan bahwa program konversi BBM ke LPG bagi nelayan sudah dilakukan sejak 2016.

Hingga 2022, kata dia, PPN tercatat telah menyalurkan 115.000 paket converter kit untuk nelayan yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air.

“Program konversi LPG bagi nelayan tersebut disalurkan ke 27 provinsi di Indonesia. Selain memastikan jaminan ketersediaan energi yang terjangkau bagi nelayan, pada periode 2016 hingga 2021 saja, program ini juga berkontribusi positif bagi lingkungan dengan mereduksi emisi sebanyak 0,65 juta ton carbon dioxide equivalent (CO2eq),” jelas Riva.

Lebih lanjut, Riva mengatakan, dukungan PPN dalam mendorong perekonomian nelayan di tanah air juga diwujudkan melalui pengoperasian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN).

Hingga 31 Oktober 2023, sebut dia, PPN telah mengoperasikan 400 SPBU nelayan dari Sabang ke Merauke, dan 59 SPBUN sedang dalam tahap pembangunan.

“Keberadaan SPBUN ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian para nelayan. (Dampak) yang paling terasa adalah memangkas biaya melaut para nelayan yang biasanya membeli BBM eceran ataupun dibandingkan harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk mendapatkan BBM,” tutur Riva.

Pada UN Climate Change COP ke-28 di Dubai, lanjut dia, PPN memperlihatkan upaya decarbonizing fisheries atau dekarbonisasi pada sektor perikanan.

Ia menyebut bahwa langkah dan komitmen PPN untuk mengurangi emisi karbon hampir setara 2 juta CO2eq lewat implementasi biodiesel sejak 2019 hingga 2022.

 “UN UNFCCC COP ke-28 ini merupakan kesempatan yang baik untuk memperlihatkan dan melanjutkan upaya serta komitmen perusahaan dalam mengurangi emisi karbon. PPN akan terus bergerak maju, mendukung cita-cita nasional mencapai Net Zero Emission (NZE) 2060,” imbuh Riva.

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/07/18225221/hadiri-unfccc-cop-ke-28-dubai-pertamina-patra-niaga-perkenalkan-upaya

Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke