Ditanya Urgensi Bangun IKN, Anies: Tanya Dubes di Sini, Ada Rencana Pindah Kantor Enggak?

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan kembali mengkritik pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dibangun di era Presiden Joko Widodo.

Kritikan ini disampaikan Anies ketika mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) Dino Patti Djalal bertanya soal urgensi pembangunan IKN dalam acara Foreign Policy Conference of Indonesia (FPCI) di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu (2/12/2023).

Pasalnya, IKN telah menjadi salah satu agenda utama diplomasi Indonesia dengan mencari bantuan asing dalam pembangunannya. Banyak pula yang memandang bahwa IKN merupakan kedaulatan RI.

Sebelum menjawab serius, mantan Gubernur DKI Jakarta ini justru melemparkan pertanyaan untuk para duta besar negara lain yang hadir dalam acara.

"Mungkin tanya sama para dubes juga di sini, ada rencana pindah kantor embassy-nya apa enggak?" seloroh Anies.

Memulai jawaban seriusnya, Anies mengaku bertemu dengan seorang ibu-ibu sekitar dua minggu lalu yang juga bertanya tentang IKN. Ia bertanya kepada Anies hal yang sama, yaitu soal urgensi membangun ibu kota yang digadang-gadang mengusung ekonomi hijau itu.

Ibu itu pun menyampaikan pandangannya. Menurut Anies, pandangan itu simpel namun bermakna bagi yang mendengarnya.

"Saya tanya, 'menurut pandangan ibu bagaimana?'. (Ibu itu menjawab), 'Pak, kalau saya, di rumah saya ini masih harus membiayai kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, terbatas. Saya masih harus menyelesaikan rumah tangga saya, dalam situasi seperti itu masa saya mau bikin rumah baru'," ucap Anies menirukan jawaban sang ibu.

"Simple sekali. Tapi itu sama seperti pertanyaan tadi. Dalam situasi kita harus menyelesaikan PR-PR yang terjadi, nampaknya (PR) itu yang harus kita prioritaskan," imbuhnya.

Anies menyampaikan, Indonesia masih memiliki banyak PR, salah satunya soal infrastruktur dasar yang menjadi hak setiap warga negara yaitu bidang kesehatan dan pendidikan.

Dalam konteks hubungan internasional, harusnya kata Anies, pemerintah mengedepankan dukungan internasional untuk memenuhi infrastruktur dasar tersebut.

Dukungan internasional untuk membangun fasilitas dasar, jauh lebih penting dibanding dukungan untuk membangun IKN. Terlebih menurut Anies, dampak pembangunan IKN hanya dirasakan oleh segilintir orang.

"Kalau kita lihat, manfaat pembangunan fasilitas kesehatan bakal dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi kalau di sini (IKN), dirasakan oleh aparat negara yang bekerja untuk negara. Sementara yang kita perlakukan adalah negara Indonesia untuk rakyat, (IKN) itu fasilitas untuk penyelenggara negara," beber dia.

Anies kemudian mencontohkan bahwa pada tahun 2045, sebanyak 3/4 penduduk Indonesia bakal tinggal di perkotaan.

Maka, pemerintah perlu berkonsentrasi membangun infrastruktur yang mendukung ekonomi hijau di perkotaan, di tengah isu perubahan iklim. Jika tidak diantisipasi dari sekarang, beragam masalah akan muncul pada tahun 2045, termasuk masalah polusi.

"Salah satu solusi yang paling penting adalah membangun transportasi publik di kota Indonesia. Bayangkan kalau sumber daya itu yang besar (untuk IKN) dipakai untuk membangun seluruh transportasi umum di Indonesia, maka kota-kota besar Indonesia akan punya transportasi umum," jelasnya.

"Itu akan menekan penduduknya mengurangi emisi karbon di tempat itu, dan mengurangi potensi kemacetan, yang itu dampaknya dirasakan seluruh Indonesia," katanya lagi.