Salin Artikel

MUI Tegaskan Persatuan Bangsa Jangan Terbelah Akibat Perbedaan Politik: Ini Prinsip!

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar menegaskan bahwa perbedaan pilihan politik jangan sampai menyebabkan persatuan bangsa Indonesia menjadi terbelah.

Menurut dia, persatuan Indonesia sangat mahal untuk dibuat terpecah belah hanya karena perbedaan politik.

"Ini prinsip buat kita sekalian, terlalu mahal harganya oleh karena politik kemudian persatuan bangsa menjadi terbelah," kata Anwar dalam Musyawarah Kerja Nasional MUI di Ancol, Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Pemilu 2024, kata dia, semestinya dimaknai sebagai bagian dari pembangunan demokrasi. Perbedaan sikap politik juga harus dimaknai sebagai bagian dari dinamika yang harus terjadi di dalam kehidupan berpolitik dan berdemokrasi.

"Politik yang dibangun oleh bangsa ini dengan melakukan pilihan-pilihan dan di sana tentu ada sekat-sekat pebedaan pendapat. Satu saja, tidak boleh karena perbedaan pilihan dan perbedaan politik kemudian membelah persatuan bangsa Indonesia," kata Anwar.

Ia melanjutkan, MUI dalam forum mukernas ini juga mengundang para calon presiden dan wakil presiden untuk menyampaikan gagasannya.

Anwar menegaskan, hal ini bukan berarti arah politik MUI kini berubah menjadi politik elektoral, tetapi hanya ingin mendengar pandangan para calon pemimpin bangsa.

"Kita ingin mendengar bagaimana pendapat calon pemimpin, itu bukan berarti kita kemudian berubah wajah politik kita menjadi politik elektoral," ujar Anwar.

"Politik kita adalah tetap politik Indonesia yang mengedepankan persatuan," imbuh dia.

Seperti diketahui, Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/01/18193621/mui-tegaskan-persatuan-bangsa-jangan-terbelah-akibat-perbedaan-politik-ini

Terkini Lainnya

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Ngadu ke DPR Gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Ngadu ke DPR Gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke