Salin Artikel

Targetkan Layani 1,25 Juta Akseptor, Kepala BKKBN: Cita-cita Dua Anak Sudah Capai Target

KOMPAS.com - Kepala  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan, cita-cita punya dua anak cukup ternyata sudah sampai pada angka kelahiran 2,18, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020. Sementara itu, menurut BKKBN angka kelahiran di Indonesia sudah mencapai 2,14. 

“Target pada 2024, rata-rata perempuan melahirkan 2,1 agar penduduk tumbuh seimbang. Artinya, kami sudah sampai pada target bahkan sebelum 2024,” ujarnya dalam acara puncak Pekan Pelayanan KB yang diselenggarakan secara hibrida di Auditorium BKKBN serta luring melalui Youtube BKKBN Official pada Senin (27/11/2023).   

Adapun Pekan Pelayanan KB diselenggarakan oleh BKKBN sebagai bagian dari pencanangan program Gerakan Peningkatan Pelayanan KB di Wilayah Khusus (Gerai Yansus) dan KB Perusahaan.  

Diselenggarakan dari 21 November hingga 3 Desember 2023, Pekan Pelayanan KB juga digelar sebagai momentum menyambut peringatan Hari Ibu ke-95 dengan target menjaring 1.256.052 akseptor.

Mengangkat tema "Dengan Ber-KB, Ibu Sehat, Keluarga Bebas Stunting, Indonesia Sejahtera", BKKBN menargetkan sasaran akseptor pasangan usia subur (PUS) dengan jenis pelayanan KB Ulangan, KB Ganti Cara, KB Pascapersalinan, serta KB Baru. 

Per 26 November 2023 pukul 15.00 WIB, progres Pekan Pelayanan KB Serentak sudah berhasil mencapai 362.378 akseptor. Jumlah ini setara 28,85 persen dari total target nasional. 

Kemudian, dilihat dari jenis pelayanan KB per metode, yaitu 30,13 persen metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), dan 52,55 persen KB Pascapersalinan. 

Apabila dirinci, capaian KB suntik sebanyak 189.141 akseptor, pil sebanyak 112.213 akseptor, implan 29.173 akseptor, KB spiral (IUD) sebanyak 10.428 akseptor, MOP sebanyak 107 akseptor, dan MOW sebanyak 1.906 akseptor. 

Jumlah tersebut akan terus meningkat sampai satu minggu ke depan selama pekan pelayanan KB masih dilangsungkan.

Hasto pun mengucapkan terima kasih kepada mitra kerja atas dukungan tersebut sehingga dapat memberikan daya ungkit yang besar terhadap pelayanan KB untuk meningkatkan kualitas SDM.

"BKKBN bertugas untuk mengubah mindset masyarakat dari banyak anak banyak rezeki menjadi dua anak cukup, tentu luar biasa," ucapnya dalam siaran pers.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan, pihaknya tidak menampik adanya kekhawatiran apabila Indonesia mengalami zero growth bahkan minus growth.

Dia menyebutkan, cita-cita Indonesia Emas 2045 dengan menjadi negara empat besar ekonomi dunia, salah satunya memiliki ciri-ciri penduduk yang banyak. 

“Inilah yang harus kami pikirkan ulang. Bukan berarti yang ber-KB semuanya dicopot ya,” ujarnya yang disambut tawa seluruh audiens.

Oleh karena itu, Hasto mengatakan, pihaknya harus fokus pada pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kemudian mengukurnya dengan human capital index. 

“Itulah korelasi yang kuat antara stunting dan kualitas SDM. Negara-negara kita mayoritas akan mengalami akselerasi ekonomi pada saat bonus demografi, pada saat dependency ratio rendah,” jelasnya.

Hasto menerangkan, terdapat hubungan antara KB dengan kualitas SDM, yakni pregnancy interval. 

“Semakin dekat jarak antarkelahiran, maka semakin stunting, juga semakin dekat jarak antara hamil dan melahirkan, ibunya akan semakin anemia. Jarak yang ideal adalah 36 bulan, inilah peran kontrasepsi,” tambahnya.

Wilayah galcitas

Direktur Bina Akses Pelayanan KB  Zamhir Setiawan mengatakan, pencatatan dan pelaporan Pekan Pelayanan KB dilakukan secara sistematis melalui Sistem Informasi Keluarga (Siga).

Pelayanan yang masuk program Gerai Yansus ini akan dibuka hingga 8 Desember 2023 pukul 23.59 WIB. Pilot project program Gerai Yansus tingkat nasional itu telah ditetapkan di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. 

“Gerai Yansus merupakan upaya yang ditujukan untuk meningkatkan kolaborasi antara BKKBN dengan mitra kerja, memperluas jangkauan, pendekatan akses, dan pemerataan KB bagi PUS, terutama di wilayah khusus.

Wilayah khusus yang dimaksud meliputi wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan (Galcitas), kepulauan, kawasan transmigrasi, wilayah miskin perkotaan, serta sasaran khusus yaitu peningkatan partisipasi pria dalam ber-KB.

Kemudian, Zamhir menjelaskan, program KB perusahaan merupakan upaya pelayanan KB dan kesehatan reproduksi bagi pekerja dan masyarakat sekitar perusahaan. 

“Program ini merupakan kerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebagai upaya untuk mendukung penurunan stunting,” ungkapnya.

Program itu diharapkan dapat mengintegrasikan kegiatan bersama BKKBN melalui peningkatan peran fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB, termasuk di perusahaan sebagai mitra potensial 

Pada acara yang sama, dilakukan pula penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) antara BKKBN dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).

Turut hadir dalam acara puncak, yaitu para pejabat Kemendesa PDTT, para pejabat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), pejabat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), perwakilan Ster Panglima TNI, Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) Tentara Nasional Indonesia (TNI) AD, Ketua PP IBI, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Apindo, dan Dinas Potensi Maritim (Dispotmar TNI AL). 

https://nasional.kompas.com/read/2023/11/28/12305511/targetkan-layani-125-juta-akseptor-kepala-bkkbn-cita-cita-dua-anak-sudah

Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke