Istana Tegaskan Penetapan Nawawi Pomolango Sebagai Ketua Sementara KPK Sesuai Koridor Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan, penetapan Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sesuai koridor hukum.

Hal tersebut disampaikannya menanggapi adanya dugaan bahwa penunjukan Nawawi berpotensi cacat hukum.

"Penetapan Bapak Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK sudah sesuai dengan koridor yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan," ujar Ari saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (27/11/2023).

Ari menjelaskan, penetapan Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK merujuk pada Pasal 33A (ayat 5) Perppu Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

Dalam Perppu yang telah disahkan sebagai UU tersebut dinyatakan "Dalam hal kekosongan keanggotaan Pimpinan KPK menyangkut Ketua, Ketua Sementara dipilih dan ditetapkan oleh Presiden".

"Itu artinya, Presiden diberi kewenangan oleh Pasal 33A UU tersebut untuk memilih dan menetapkan Ketua Sementara," ungkap Ari.

"Penetapan Ketua Sementara dibutuhkan agar KPK tetap dapat bekerja secara optimal setelah Bapak Firli Bahuri diberhentikan sementara melalui Keppres oleh Presiden berdasarkan Pasal 32 UU Nomor 19 Tahun 2019," lanjutnya.

Ari menegaskan, pasal 33A dari UU 10 Nomor 2015 masih tetap berlaku karena tidak dihapus dan tidak diubah oleh UU Nomor 19 Tahun 2019.

Dia melanjutkan, yang perlu diingat adalah UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK telah diubah dua kali dengan Perppu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan UU KPK yang telah disahkan melalui UU 10 Tahun 2015 (yang menambahkan Pasal 33A dan 33B).

Kemudian UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK.

Sehingga, kata Ari, yang diubah oleh UU Nomor 19 Tahun 2019 adalah Pasal 33 dari UU Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur proses penggantian Pimpinan KPK.

"Penetapan Bapak Nawawi Pomolango (yang adalah Pimpinan KPK existing) sebagai Ketua Sementara bukanlah tindakan menggantikan Bapak Firli Bahuri sebagai Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dalam UU Nomor 19 Tahun 2019," tambah Ari.

Diberitakan sebelumnya, pakar hukum pidana Romli Atmasasmita menyatakan pelantikan Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), menggantikan Firli Bahuri yang diberhentikan karena ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan, diduga terindikasi mengalami cacat hukum.

Menurut Romli dalam analisisnya, seharusnya Presiden Jokowi terlebih dulu mengajukan calon pengganti Firli ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan tidak menunjuk langsung Nawawi yang merupakan Wakil Ketua KPK.

"Prosedur penunjukkan Nawawi Pomolango untuk menggantikan Firli Bahuri selaku Ketua KPK mengandung cacat hukum sehingga prosedur penunjukkan dimaksud batal demi hukum dan karenanya segala tindakan hukum KPK dalam melakasanakan tugas dan wewenangnya menjadi tidak sah dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan," kata Romli dalam keterangan pers yang dikutip pada Senin (27/11/2023).

Romli mengatakan, mengacu kepada Pasal 70B Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang menyebutkan pada saat UU itu berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan beleid sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selain itu, mekanisme pergantian pimpinan KPK yang ditetapkan menjadi tersangka diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden mengacu pada Pasal 32 ayat (2).

"Pasal 33 ayat (1), dalam hal terjadi kekosongan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," kata Romli mengutip undang-undang.

Lantas pada Pasal 33 ayat (2) UU disebutkan, prosedur pengajuan calon pengganti dan pemilihan calon anggota yang bersangkutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31.

Romli dalam analisisnya menyatakan, Presiden Jokowi berwenang mengangkat langsung pengganti pimpinan KPK jika terjadi kekosongan yang menyebabkan jumlah komisioner berjumlah kurang dari 3 orang. Hal itu tercantum pada Pasal 33A ayat (1).