Salin Artikel

Kumpulkan Bukti soal Tekanan Jelang Pemilu, TPN Ganjar-Mahfud Akan Laporkan ke Bawaslu dan Polisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Ronny Talapessy mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengumpulkan bukti-bukti soal dugaan intervensi atau tekanan yang disampaikan oleh Sekretaris TPN Hasto Kristiyanto.

Setelah bukti-bukti yang cukup terkumpul, kata dia, TPN akan melaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk ditindaklanjuti.

"Kita sudah siapkan juga untuk langkah hukumnya, dan kita akan laporkan juga segera," kata Ronny menjawab pertanyaan awak media di Media Center TPN, Jalan Cemara 19, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2023).

Meski begitu, Ronny tak mengungkap macam-macam bukti yang akan disertakan ke Bawaslu untuk membuat laporan.

Ia hanya mengaku bahwa hari ini TPN sudah ada yang melaporkan dugaan intervensi tersebut kepada Bawaslu.

"Dan ini kita harapkan bahwa partisipasi masyarakat untuk terlibat juga terhadap proses demokrasi yang sedang kita jalankan ini," jelas dia.

Selain itu, Ronny mengaku bahwa TPN juga akan melaporkan ke aparat penegak hukum, yakni Polri.

Namun, sekali lagi ia memastikan bahwa laporan itu akan disampaikan ketika bukti-bukti intervensi maupun pelanggaran hukum sudah cukup kuat.

"Kalau kita melihat ada dugaan juga, ada salah satu iklan yang melibatkan anak-anak, juga akan kita laporkan kepada Komnas anak. Ada karena keterlibatan anak kecil. Anak yang di bawah umur," sebut Ronny.

Perlu diketahui, sebelumnya, Hasto Kristiyanto mengaku mulai membangun komunikasi dengan tim pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).

Pasalnya, pasangan tersebut, menurut Hasto, diduga mendapat tekanan yang sama dengan timnya menjelang Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan Hasto di sela-sela acara Rapat Konsolidasi dan pengesahan Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023).

"Oh, ya cukup banyak (tekanan yang muncul). Kan juga ada kan itu sama, kita menyepakati dengan AMIN juga, penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini, kami juga membangun komunikasi dengan AMIN, karena merasakan hal yang sama," kata Hasto di Jakarta Pusat, Sabtu.

Adapun dugaan tekanan yang dimaksud, di antaranya terkait pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di beragam tempat.

Kemudian, dugaan intimidasi terhadap Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar-Mahfud meninggi.

Bukan hanya itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulin Ni'am Yusron dan politikus PDI-P Adian Napitupulu.

https://nasional.kompas.com/read/2023/11/20/19253031/kumpulkan-bukti-soal-tekanan-jelang-pemilu-tpn-ganjar-mahfud-akan-laporkan

Terkini Lainnya

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke