JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD meyakini bahwa video viral tentang seseorang yang diduga aparatur sipil negara (ASN) diminta atau diarahkan agar tidak netral dengan memenangkan PDI-P dan Ganjar-Mahfud sengaja dibuat untuk menyerang koalisi pendukung Ganjar-Mahfud.
Hal ini disampaikan Deputi Komunikasi 360 TPN Ganjar-Mahfud, Prabu Revolusi.
Sebagai praktisi media, Prabu yakin video itu adalah hoaks masa Pemilu 2024.
"Kalau praktisi media, tahu sekali video seperti itu pasti ada yang setting," kata Prabu kepada Kompas.com, Kamis (16/11/2023).
Dia menyayangkan video yang diduga ASN Pemerintah Kabupaten Boyolali itu.
Sebab, video itu dinilai bisa menggiring opini masyarakat dengan konten-konten yang justru tidak benar.
"Bukan lagi waktunya pemilu kita ini, ruang medsos disuguhi konten-konten hoaks seperti itu. Kasihan rakyat," imbuh dia.
Lebih jauh, Prabu memilih untuk menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai mana yang baik dan benar.
Menurut dia, masyarakat sudah cerdas untuk menilai mana berbagai konten media sosial yang benar dan bohong.
Di sisi lain, dia menegaskan bahwa TPN Ganjar-Mahfud tak pernah menyuruh ASN untuk tidak netral.
"Kalau rakyat, kami dorong pilih Ganjar Mahfud. Kalau ASN harus netral, begitu pula dengan aparatur negara, harus netral," ucapnya.
Dia lantas mencontohkan sejumlah sikap yang sudah dilakukan TPN Ganjar-Mahfud untuk menjunjung tinggi netralitas ASN dan pejabat pemerintah.
Semisal, para pejabat atau ASN yang tergabung dalam TPN sudah menyatakan mundur dari jabatannya di pemerintah ataupun sebagai ASN.
"Mas Andi Widjajanto mundur dari Gubernur Lemhannas agar lembaga yang dipimpinnya netral (Andi menjabat Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud)," tutur Prabu.
"Beberapa komisaris BUMN mundur saat berkampanye untuk Ganjar-Mahfud. Apalagi ASN, harus netral," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, video yang memperlihatkan perempuan yang diduga ASN karena berbaju dinas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali mengaku mendapat arahan untuk memenangkan partai dan pasangan capres-cawapres tertentu pada Pemilu mendatang viral di media sosial.
Dalam video yang diunggah pada Selasa (14/11/2023) itu disebut bahwa arahan semacam itu telah menjadi rahasia umum.
"Nak (kalau) menurutku, biasane (biasanya) bupati," ucap perempuan dalam video tersebut.
Perempuan itu juga menyebutkan, jika menolak arahan tersebut, dia bisa dimutasi ke desa yang jauh dari tempat tinggalnya.
"Kalau menolak, juga bisa dijauhi dari pergaulan lingkungan pekerjaannya," ungkapnya.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Boyolali telah mendapat informasi terkait video itu.
Ketua Bawaslu Boyolali Widodo mengatakan, saat ini pihaknya tengah menelusuri dan mencari bukti perihal dugaan tersebut.
https://nasional.kompas.com/read/2023/11/16/15201451/prabu-revolusi-nilai-video-diduga-asn-boyolali-diminta-tidak-netral-sudah-di