Salin Artikel

Ganjar Pranowo Jadi Capres, Harta Kekayaannya Capai Rp 15,4 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo memiliki kekayaan sebesar Rp 15.430.843.129 atau Rp 15,4 miliar.

Angka kekayaan itu diperoleh dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diunggah melalui situs elhkpn.kpk.go.id.

Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding juga membenarkan pihaknya sudah mengunggah LHKPN dari para capres dan calon wakil presiden (cawapres) 2024.

“Benar. Setelah penetapan pasangan capres-cawapres peserta pemilu serentak 2024 oleh KPU pada hari Senin yang lalu, KPK telah mengunggah laporan harta kekayaan masing-masing calon di situs e-LHKPN,” ucap Ipi kepada wartawan, Rabu (15/11/2023).

Berdasarkan LHKPN itu, Ganjar Pranowo memiliki tujuh bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Purbalingga dan Sleman, Jawa Tengah, dengan nilai Rp 6.152.426.000.

Dalam data yang sama Ganjar tercatat memiliki aset transportasi senilai Rp 1.424.000.000. rinciannya ada empat mobil dan dua motor.

Ganjar juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp. 638.861.750, serta harta dalam bentuk kas dan setara kas mencapai Rp 7.215.555.379.

Dalam LHKPN ini, eks Gubernur Jawa Tengah dicatat tidak memiliki aset dalam bentuk surat berharga dan hutang.

Dengan demikian, total kekayaan Ganjar itu juga mencapai Rp 15.430.843.129.

Diketahui, Ganjar Pranowo akan maju bersama Mahfud MD sebagai capres dan cawapres pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Mereka mendapatkan nomor urut tiga pada Pilpres yang akan berlangsung pada 14 Februari tahun depan.

https://nasional.kompas.com/read/2023/11/15/14124431/ganjar-pranowo-jadi-capres-harta-kekayaannya-capai-rp-154-miliar

Terkini Lainnya

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke