Salin Artikel

Gus Halim: Kades Kunci Keberhasilan Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

KOMPAS.com- Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan seluruh kepala desa (kades) untuk mempercepat pembangunan melalui metode replikasi, yakni menerapkan keberhasilan pembangunan sebuah desa di desa lainnya.

Pria yang akrab disapa Gus Halim itu mengatakan, modifikasi perlu dilakukan guna menyesuaikan karakteristik geografis dan budaya sebuah desa.

"Modifikasi dilakukan agar implementasinya tidak terkesan menjiplak. Sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi objektif masing-masing," kata katanya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (7/11/2023).

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Halim dalam Workshop Replikasi Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Jakarta, Senin (6/11/2023).

Gus Halim mengaku, setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga keberhasilan desa tidak semata-mata direplikasi ke desa lainnya.

Oleh karena itu, Gus Halim menekankan seluruh kades untuk menjadi kunci atas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui inovasi amati, tiru, dan modifikasi (ATM) yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa.

Menurutnya, kades merupakan figur yang dipercaya mampu membangun desa karena mereka telah diseleksi melalui proses yang panjang. Kades juga berwenang untuk melakukan pembangunan di desa.

"Kades adalah kunci dari keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan desa. Hal ini sudah dibuktikan dengan kinerja kades yang bagus mampu menciptakan desa yang lebih maju," tutur Gus Halim.

Sebagai informasi, Workshop tersebut terdiri dari sub-komponen 2B yang fokus pada peningkatan kapasitas masyarakat dan sistem akuntabilitas sosial.

Acara ini digelar secara hybrid dan dihadiri oleh 774 peserta yang terdiri dari Kepala Dinas (Kadin) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), kades, dan pendamping desa.

https://nasional.kompas.com/read/2023/11/07/10455871/gus-halim-kades-kunci-keberhasilan-pembangunan-dan-pemberdayaan-desa

Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke