KPK Bakal Berkoordinasi Sebelum Putuskan Supervisi Kasus Pemerasan SYL

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berkoordinasi terlebih dahulu atas permohonan supervisi penanganan perkara dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang diminta oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Rencana koordinasi itu telah disampaikan dalam surat jawaban kepada Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti permohonan supervisi tersebut.

Adapun isi supervisi meminta agar pimpinan KPK menugaskan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi untuk mengawasi kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo oleh Ketua KPK, Firli Bahuri.

"Dalam surat tersebut, sebelum KPK menentukan perlu tidaknya melakukan supervisi, maka akan dilakukan koordinasi terlebih dahulu," kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri dalam siaran pers, Sabtu (4/11/2023).

Ali menyampaikan, koordinasi ini penting untuk menggali informasi awal, namun tanpa masuk pada substansi perkara.

Kemudian dari Informasi-informasi yang nantinya diperoleh, KPK akan melakukan analisis dan telaah untuk memutuskan apakah KPK perlu melakukan supervisi terhadap penanganan perkara tersebut atau sebaliknya.

"Hal ini sebagaimana kewenangan KPK dalam melakukan koordinasi dan supervisi yang diatur dalam Pasal 6, 8, 10, 10A UU Nomor 19 tahun 2019; Perpres 102 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," beber Ali Fikri.

Sebelumnya diberitakan, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya masih menunggu balasan surat permohonan supervisi kepada KPK yang sebelumnya telah dilayangkan.

Meski begitu, penanganan kasus dugaan pemerasan Syahrul Yasin Limpo tetap diproses.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan pihaknya masih mempertimbangkan permohonan supervisi yang diajukan Polda Metro Jaya.

Menurut Ghufron, salah satu tujuan dari supervisi adalah mempercepat suatu penanganan perkara korupsi. Hal ini merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 102 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 1 angka (4) Perpres itu menyebut, "supervisi adalah kegiatan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi guna percepatan hasil penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi serta terciptanya sinergitas antar instansi terkait.”