Politisi PDI-P Anggap Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud Bukti Pemerintah Sulit Netral pada Pilpres 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI-P Charles Honoris menganggap pencopotan baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Bali menunjukkan bahwa pemerintah sulit menjaga netralitas menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia mengatakan, situasi ini merupakan dampak dari majunya putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Ini konsekuensi ketika anak Presiden yang masih menjabat mengikuti kontestasi pilpres,” ujar Charles dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023).

Charles menganggap sangat mungkin pencopotan baliho menjelang kunjungan kerja Jokowi itu tak diketahui langsung oleh Kepala Negara.

Namun, pencopotan baliho itu menjadi langkah personal yang dilakukan aparat negara untuk tujuan tertentu.

“Pencopotan baliho ini bisa saja dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan presiden. Namun ada kecenderungan, para pembantu presiden dan para pejabat di bawahnya ingin cari muka kepada atasannya,” papar dia.

Ia lantas meminta pemerintah melakukan kontrol pada aparatnya agar benar-benar bersikap netral dalam menghadapi Pilpres 2024.

Jika tidak, reputasi Jokowi sangat mungkin tercoreng.

“Anak presiden yang masih menjabat dalam kontestasi pilpres adalah pengalaman pertama buat bangsa Indonesia. Karenanya, komitmen pemerintah untuk menjaga netralitas dalam pemilu kali ini harus paling tinggi dalam sejarah,” tuturnya.

“Jika tidak, kemunduran demokrasi kita telanjang di depan mata, dan nama baik Jokowi akan dipertaruhkan,” imbuh dia.

Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bali menurunkan sebuah baliho bergambar Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang berada di sekitar Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, pada Selasa.

Pencopotan baliho tersebut dilakukan menjelang kunjungan kerja Presiden Jokowi di Pasar Bulan, sekitar pukul 10.30 Wita.

Kepala Satpol PP Bali Nyoman Rai Dharmadi mengatakan, penurunan atribut politik tersebut merupakan instruksi langsung dari Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

"Sesuai dengan perintah Pak Pj Gubernur, yang pasti, saya diminta untuk mencabuti atribut partai politik di lokasi acara," kata dia saat dihubungi wartawan, Selasa.

Adapun Jokowi mengaku telah mengetahui pencopotan baliho Ganjar-Mahfud MD di Bali dari laporan Penjabat (Pj) Gubernur Bali.

Ia pun meminta pejabat daerah berkoordinasi dengan pengurus partai politik di wilayah tersebut sebelum melakukan penurunan baliho untuk mengurangi kesalahpahaman.

"Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti, apa, terjadi miskomunikasi dan menjadikan semua tidak baik," ucap Jokowi saat memberikan keterangan pers di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Rabu.