Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud di Bali Bikin Politikus Senior PDI-P Tersinggung: Kami Tak Akan Diam

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus senior PDI-P TB Hasanuddin tersinggung dengan pencopotan baliho bendera PDI Perjuangan dan baliho capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Kabupaten Gianyar, Bali.

Ia menegaskan, pihaknya akan melakukan penyelidikan terkait pencabutan baliho dan bendera PDI Perjuangan.

"Yang jelas kami akan selidiki lebih lanjut, apakah pencopotan ini merupakan satu upaya provokasi atau apa. Tentu kami tak akan diam saja," kata TB dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023).

Anggota Komisi I DPR ini mengaku bingung mengapa pencopotan baliho itu terjadi sebelum Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Gianyar.

Diketahui, pencopotan baliho dilakukan di sepanjang jalan menuju tiga lokasi kunjungan kerja Presiden Jokowi, yakni Batu Bulan, Kabupaten Gianyar serta di daerah Kota Denpasar, Bali.

"Sebagai kader PDI Perjuangan saya merasa tersinggung dengan pencabutan baliho Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan bendera yang merupakan lambang kebanggaan kami hanya karena ada kunjungan Presiden ke Bali untuk meninjau harga. Aneh kan?" tutur TB.

Ia juga menanyakan apakah ada aturan yang dilanggar sehingga baliho dan bendera PDI Perjuangan dicabuti.

Padahal, menurut dia, Pulau Bali sebagai salah satu basis massa terbesar PDI-P.

"Jadi wajar-wajar saja bila baliho dan bendera PDI Perjuangan banyak dipasang di sana," imbuh dia.

TB juga mengutip berbagai sumber yang menginformasikan bahwa baliho dan bendera PDI-P sudah terpasang jauh-jauh hari di sepanjang jalan menuju lokasi yang kini dikunjungi Presiden Jokowi ke Bali.

Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bali menurunkan sebuah baliho bergambar Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, di sekitar Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, pada Selasa (31/10/2023).

Pencopotan baliho tersebut dilakukan jelang kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Pasar Bulan, sekitar pukul 10.30 Wita.

Kepala Satpol PP Bali Nyoman Rai Dharmadi mengatakan, penurunan atribut politik tersebut merupakan instruksi langsung dari Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

"Sesuai dengan perintah Pak Pj Gubernur, yang pasti, saya diminta untuk mencabuti atribut partai politik di lokasi acara," kata dia saat dihubungi wartawan, Selasa.

Ia menegaskan, kebijakan ini tidak hanya menyasar pasangan bakal capres dan wapres maupun partai politik tertentu, tetapi untuk semua atribut politik.