Jimly Asshiddiqie Diharapkan Bawa MKMK Beri Keadilan meski Pernah Nyatakan Dukung Prabowo

Hal ini disampaikan oleh para guru besar hukum tata negara yang tergabung dalam Constitusional and Administrative Law Society (CALS) selaku pemohon dalam dugaan pelanggaran etik Anwar Usman.

"Kami sangat berharap banyak beliau bisa memosisikan memang sungguh-sungguh sebagai ketua MKMK yang diharapkan oleh publik untuk memberikan rasa keadilan," kata salah satu anggota CALS Hesti Armiwulan usai sidang pemeriksaan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Kendati demikian, Hesti meyakini bahwa Jimly Asshiddiqie merupakan sosok yang punya integritas.

Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan YLBHI Arif Maulana juga mengatakan, putusan yang dihasilkan MKMK kelak diharapkan dapat menjawab pertanyaan masyarakat terkait netralitas Jimly Asshiddiqie.

"Kita berharap bahwa majelis hakim yang mengadili proses etik ini betul-betul independen, imparsial, tidak kemudian terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun sehingga bisa memutuskan perkara ini dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya," kata Arif.

Arif juga menegaskan bahwa proses yang sedang dikerjakan oleh MKMK ini bukan hanya terkait dugaan pelanggaran etik, tetapi juga mengenai masa depan hukum dan demokrasi di Indonesia.

"Saya kira, kita menuntut bersama-sama majelis etik ini betul-betul bisa membuktikan bahwa mereka memutus secara independen, berintegritas, dan penuh dengan keberanian sesuai dengan konstitusi dan juga prinsip-prinsip hukum yang berlaku," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Public Virtue Research Institute Yansen Dinata meragukan integritas Jimly sebagai ketua MKMK karena pernah menyatakan dukungan kepada Prabowo pada Mei 2023.

"Jimly pernah menemui Prabowo pada awal Mei 2023. Dari pertemuan itu, Jimly pernah mengakui dukungannya kepada Prabowo dalam Pilpres (pemilihan presiden) 2024," kata Yansen, Senin (23/10/2023).

Dengan dukungan itu, dikhawatirkan ada potensi benturan kepentingan yang dilakukan Jimly untuk memutus perkara dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi.

Dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, MK merumuskan sendiri norma bahwa seorang pejabat yang terpilih melalui pemilu dapat mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres walaupun tak memenuhi kriteria usia minimum 40 tahun.

Putusan ini pun menjadi tiket untuk putra sulung Jokowi yang juga keponakan Anwar Usman, Gibran Rakabuming Raka, melaju pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dalam usia 36 tahun berbekal status Wali Kota Solo yang baru disandangnya hampir tiga tahun.

Tak lama berselang usai putusan itu, Gibran secara aklamasi disepakati Koalisi Indonesia Maju (KIM) maju sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Pasangan ini pun telah mendaftar sebagai bakal capres-cawapres ke KPU RI pada Rabu, 25 Oktober 2023.

Ketua MK, Anwar Usman pun buka suara terkait tudingan yang dialamatkan kepadanya.

Anwar membantah dirinya terlibat konflik kepentingan dalam memutus perkara tersebut, meski pendapat berbeda (dissenting opinion) hakim konstitusi yang tak setuju putusan nomor 90 itu mengungkap bagaimana keterlibatan Anwar mengubah sikap MK dalam waktu pendek.