HUT Ke-24 Kementerian KP, Menteri Trenggono Ajak Jajarannya Buat Regulasi Berkualitas

KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengajak seluruh jajarannya untuk serius dalam membuat regulasi berkualitas di bidang KP.

Regulasi berkualitas, kata dia, harus bisa menjawab kebutuhan semua aspek, mulai dari industri, masyarakat pesisir hingga keberlanjutan ekologi.

“Mari kita lebih bisa introspeksi diri, saya juga demikian. Masih banyak pekerjaan rumah kita dan pekerjaan-pekerjaan besar yang sekarang ini sedang dalam proses,” ucap Trenggono saat memberi arahan kepada para pegawai di acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Kementerian KP di Jakarta, Kamis (26/10/2023).

Ke depan, lanjutnya, Kementerian KP harus menjadi kementerian yang mampu mengangkat harkat dan martabat nelayan menjadi lebih sejahtera.

Dalam kesempatan itu, Trenggono menegaskan pentingnya regulasi berkualitas untuk mempercepat pembangunan sektor KP.

Menurutnya, regulasi berkualitas mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong tumbuhnya industri perikanan di Indonesia.

“Tugas kita menyiapkan satu regulasi dengan memahami betul apa yang terjadi di lapangan, di masyarakat sana. Lalu akibat dari regulasi yang kita siapkan tumbuh ekonominya. Itu ukurannya,” ujar Trenggono.

Ia menilai, peluang ekonomi di sektor KP selama ini belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan lantaran terkendala regulasi.

Trenggono mencontohkan, salah satunya belum terdapat regulasi yang mengatur pemanfaatan perikanan di laut dalam padahal memiliki potensi sangat besar.

“Selain itu, potensi investasi pada komoditas perikanan laut alam pun cukup tinggi. Ikan laut dalam banyak digunakan untuk kebutuhan industri farmasi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Trenggono menjelaskan, kebutuhan regulasi berkualitas juga sangat penting untuk mendukung pelaksanaan lima program ekonomi biru yang menjadi peta jalan pengelolaan sektor KP hingga 25 tahun ke depan.

Kelima program tersebut, yakni perluasan kawasan konservasi laut, kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan budi daya berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan sampah di laut.