Jokowi Segera "Reshuffle", Kans Demokrat Masuk Kabinet Dinilai Semakin Terbuka

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu perombakan kabinet (reshuffle) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi perhatian.

Wacana itu sempat muncul setelah Syahrul Yasin Limpo mengundurkan diri dari posisi Menteri Pertanian akibat dugaan korupsi.

Syahrul merupakan kader kedua dari Partai Nasdem yang berada di kabinet yang diduga terlibat rasuah.

Sebelumnya rekan sejawat Syahrul di Partai Nasdem, Johnny Gerard Plate, juga mengundurkan diri dari posisi Menteri Komunikasi dan Informatika karena dugaan kasus korupsi proyek pengadaan menara base transceiver station (BTS) 4G untuk wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan dalam waktu dekat bakal melakukan perombakan kabinet (reshuffle), dan secara khusus menyinggung soal posisi Menteri Pertanian.

"(Yang dirombak) pos Menteri Pertanian," kata Presiden Jokowi sambil tersenyum di Hutan Kota Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Presiden mengatakan, kemungkinan perombakan itu bakal dilakukan pekan ini.

"Mungkin minggu ini," ujar Jokowi.

Jokowi pun tampak mengangguk ketika ditanya soal peluang kader Partai Demokrat masuk dalam kabinet pada reshuffle kali ini.

Presiden Jokowi membenarkan dia bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (23/10/2023) kemarin.

Dia mengatakan, pertemuannya dengan AHY hanya silaturahmi.

"Ya biasa, ya pertemuan silaturahmi," ujar Presiden Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo itu tidak membeberkan isi pertemuannya dengan AHY. Ia mengeklaim, topik pembicaraannya dengan AHY tidak berbeda dengan topik yang dia bahas dengan ketua umum partai politik lain.

"Berbicara hal-hal yang biasa kita bicarakan ketemu dengan partai," ucap Presiden Jokowi.

Partai Demokrat saat ini berada dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal capres.

Sebelumnya Demokrat bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) buat mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

Akan tetapi, Demokrat pecah kongsi dengan KPP setelah Nasdem mengikat kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan mengusung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai cawapres.

Saat ini posisi Menteri Pertanian diisi oleh pelaksana tugas yakni Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.

Syahrul mengundurkan diri setelah diduga terlibat dalam dugaan korupsi yakni pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian dan pencucian uang.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat menggeledah rumah dinas menteri pertanian di Kompleks Widya Chandra, saat Syahrul melakukan perjalanan dinas ke Italia dan Spanyol.

Setelah tiba di Tanah Air, Syahrul mengundurkan diri dari jabatannya dengan mengirim surat kepada Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretariat Negara Pratikno.

Syahrul juga sempat bertemu dengan Presiden Jokowi dan menyampaikan langsung permohonan pengunduran dirinya.

Tim penyidik KPK kemudian menangkap Syahrul di sebuah apartemen di Jakarta Selatan pada 12 Oktober 2023, sehari sebelum jadwal pemeriksaan di KPK.

Alasan KPK menangkap Syahrul adalah karena khawatir melarikan diri serta menghilangkan bukti-bukti.

Karena perbuatannya, Syahrul disangka melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Syahrul Yasin Limpo juga dijerat dengan Pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

"Sangat mungkin reshuffle kali ini selain untuk mengisi kursi menteri pertanian telah ditinggalkan oleh Syahrul Yasin Limpo, juga untuk mengakomodasi Partai Demokrat di kabinet," kata Bawono saat dihubungi pada Selasa (24/10/2023).

Menurut Bawono, sejak hijrah dari Koalisi Perubahan dan kemudian bergabung Koalisi Indonesia Maju untuk mendukung Prabowo Subianto di pemilu 2024, posisi Partai Demokrat saat ini bisa dianggap menjadi bagian dari kekuatan politik baru dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sebab KIM yang mengusung Prabowo menyatakan terus mendukung keberlanjutan program-program yang dilakukan di masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Bawono juga menyinggung besar kemungkinan Partai Demokrat masuk ke dalam kabinet, sebagai tindak lanjut pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, di Istana Bogor beberapa pekan lalu.

Pertemuan keduanya terjadi tidak lama setelah Partai Demokrat memutuskan mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal capres.

"Sangat mungkin dalam pertemuan ini terbangun kesepakatan antara Presiden Joko Widodo dan SBY untuk bersama-sama dalam satu tahun sisa pemerintahan Presiden Joko Widodo," ucap Bawono.