Khawatir Konflik Kepentingan, KPK Masih Pertimbangkan Supervisi Kasus Pemerasan Pimpinan di Polda

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku, bakal mempertimbangkan apakah melakukan supervisi penanganan kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan lembaga antirasuah terhadap Syahrul Yasin Limpo berpotensi konflik kepentingan.

Syahrul merupakan mantan Menteri Pertanian (Mentan) yang terjerat kasus rasuah di KPK. Namun, ia diduga diperas oleh pimpinan KPK dan saat ini kasusnya sedang disidik Polda Metro Jaya.

“KPK nantinya tentu akan mempertimbangkan apakah melakukan supervisi atau tidak, dengan melihat di antaranya pertimbangan adanya potensi konflik kepentingan,” dalam Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri, dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (16/10/2023).

Adapun salah satu bentuk supervisi adalah melakukan ekspose atau gelar perkara bersama terkait penanganan tindak pidana korupsi di instansi lain yang menangani rasuah.

Sejauh ini, kata Ali, pihaknya belum menerima surat permohonan supervisi dari Polda Metro Jaya terkait penanganan kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan lembaga antirasuah terhadap Syahrul Yasin Limpo.

“KPK sejauh ini belum menerima surat dimaksud ya, tapi nanti kami akan cek kembali,” kata Ali dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (16/10/2023).

Menurut Ali, KPK akan mempertimbangkan untuk melakukan supervisi atau tidak. Lembaga antirasuah akan mempertimbangkan apakah ada potensi benturan kepentingan dalam supervisi perkara tersebut.

Namun demikian, Ali mengklaim, KPK sebagai lembaga yang mendapatkan amanah untuk melakukan koordinasi dan supervisi penegakan hukum, selalu mendorong penanganan perkara berjalan efektif dan efisien.

“Dengan tetap berdasarkan pada asas-asas hukum dan ketentuan yang berlaku,” tutur Ali.

Lebih lanjut, Ali mengajak masyarakat ikut mengawasi proses hukum dugaan pemerasan terhadap Syahrul oleh pimpinan KPK.

Pengawasan itu juga menjadi bentuk transparansi dan pelibatan masyarakat dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

“Sehingga proses hukum menjunjung prinsip keadilan dan bebas dari intervensi pihak-pihak tertentu,” tutur Ali.

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, pihaknya meminta KPK melakukan supervisi dalam penanganan perkara dugaan pemerasan itu.

Ade mengatakan, Kedeputian bidang Koordinasi dan Supervisi merupakan salah satu bentuk transparansi penyidik Polri dalam menangani dugaan kasus pemerasan oleh Firli.

“Itu salah satu bentuk supervisi seperti itu, jadi pelibatan dalam rangka koordinasi dan supervisi salah satunya adalah dalam bentuk gelar perkara bersama,” kat Ade, Sabtu (14/10/2023).

Sebagai informasi, dalam penyidikan perkara dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK di Polda Metro Jaya, penyidik telah memeriksa mantan bawahan dan ajudan Firli.

Mereka adalah Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar yang pernah menjadi bawahan Firli ketika Ketua KPK itu menjabat Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia diperiksa pada Rabu (11/10/2023).

?Sementara, ajudan Firli adalah Kevin Egananda yang diperiksa pada Jumat (13/10/2023).

Adapun perkara dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap Syahrul naik ke tahap penyidikan pada 6 Oktober lalu. Proses hukum dugaan pemerasan itu mengarah ke Firli.

Hal ini ditunjukkan dengan keputusan penyidik menggunakan foto pertemuan Firli dan Syahrul di lapangan badminton sebagai salah satu materi gelar perkara.

Sementara itu, Firli mengaku bertemu dengan Syahrul di lapangan badminton sebelum KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Firli mengaku bertemu Syahrul Yasin Limpo pada 2 Maret 2022 di tempat terbuka dan disaksikan banyak orang.

Menurut Firli, dugaan rasuah di Kementan baru naik ke tahap penyelidikan sekitar Januari 2023.

Firli juga membantah tudingan-tudingan lain, salah satunya isu pemerasan dan penerimaan uang dalam jumlah milyaran rupiah dari Syahrul Yasin Limpo.

"Maka dalam waktu tersebut (2 Maret 2022), status saudara Syahrul Yasin Limpo bukan tersangka, terdakwa, terpidana, ataupun pihak yang berperkara di KPK," ujar Firli dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/10/2023).