Enggan Tanggapi Isu "Reshuffle", Sekjen PDI-P Singgung Komunikasi Jokowi dengan Ketum Parpol Pengusung

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto enggan menanggapi isu bergabungnya Partai Demokrat ke pemerintahan Presiden Joko Widodo lewat wacana reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju. 

Hasto bilang, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai kepala pemerintahan. 

"Itu adalah kewenangan sepenuhnya dari Presiden Jokowi," kata Hasto saat ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2023).

Hasto justru menyinggung pentingnya komunikasi antara Presiden Jokowi dengan para ketua umum partai politik pengusungnya terkait wacana reshuffle.

Terlebih, komunikasi Jokowi dengan PDI-P sebagai partai yang mengantarkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjadi presiden dua periode lewat Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 dan Pilpres 2019. 

Hasto menyebut, penting pula buat Jokowi mempertimbangkan agenda pemerintah terkait kedaulatan pangan sebelum melakukan reshuffle.

"Apalagi PDI Perjuangan baru saja mengusul suatu tema yang sangat penting terkait kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat," ujar Hasto.

"Yang penting adalah bagaimana di tengah persoalan hukum, yang terjadi di Kementerian Pertanian, kepentingan petani yang sebentar lagi masuk masa tanam itu tidak boleh diabaikan. Sehingga masalah ini harus secepatnya diatasi memberikan kepastian hukum," ungkap Hasto.

Seperti diketahui, belakangan beredar kabar bergabungnya Demokrat ke pemerintahan Jokowi. Desas-desus yang berembus, dalam waktu dekat Jokowi akan merombak kabinet. 

Spekulasi ini muncul setelah Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor, Senin (2/10/2023).

Namun, politikus Partai Demokrat Santoso menyebut bahwa tidak ada tawaran masuk kabinet dalam pertemuan antara Jokowi dan SBY. Santoso juga enggan berandai-andai Demokrat bergabung ke pemerintahan Jokowi.

Menurutnya, pertemuan SBY dan Jokowi memperlihatkan silaturahmi antarnegarawan untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan damai.

“Para tokoh harus saling bersilaturahmi, saling berdiskusi agar di bawah ini yang memiliki parpol berbeda, dukungan capres (calon presiden) berbeda tetap ikut kompetisi, ikut pesta demokrasi ini secara damai, enjoy,” kata Santoso, Selasa.