UU ASN Disahkan, Pemerintah Siapkan Insentif Khusus buat Pegawai di Daerah 3T

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disahkan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Selasa (3/10/2023).

Setelah UU ini disahkan, pemerintah bakal mengatur pemberian insentif khusus bagi ASN yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T).

“Salah satunya nanti di PP (peraturan pemerintah), pemerintah menyiapkan insentif khusus bagi ASN yang bertugas ke daerah 3T,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas, Selasa (3/10/2023), dikutip dari laman resmi Kemenpan RB.

Anas mengatakan, hingga kini, kesenjangan sebaran ASN masih jadi persoalan yang belum terselesaikan. ASN hanya terkonsentrasi di daerah tertentu, khususnya di Pulau Jawa.

Pada tahun-tahun sebelumnya, ada lebih dari 130.000 formasi ASN yang tidak terpenuhi di daerah 3T.

Keberadaan UU ASN pun diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut, sehingga calon ASN tertarik untuk mengisi kebutuhan pegawai pemerintah di daerah 3T.

“Mobilitas talenta akan berorientasi ‘Indonesia-sentris’ sehingga dukungan keberadaan ASN, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), akan turut mendukung pemerataan pembangunan ekonomi nasional,” ujar Anas.

Selama ini, kata dia, rekrutmen ASN hanya didasarkan pada penetapan kebutuhan yang basisnya adalah analisis jabatan dan analisis beban kerja.

“Padahal di saat yang sama kita sedang melakukan penyederhanaan proses bisnis melalui digitalisasi. Hal ini menyebabkan korelasi antara jumlah dan jenis jabatan ASN dengan apa yang menjadi prioritas nasional menjadi belum sepenuhnya selaras,” jelas Anas.

Lebih lanjut, UU anyar ini juga mengatur tentang percepatan pengembangan kompetensi ASN. Pola pengembangan kompetensi pun tidak lagi klasikal, seperti penataran, tetapi mengutamakan experiential learning atau pembelajaran eksperimental seperti magang dan on the job training.

Anas menyebut, pengembangan kompetensi tidak lagi dimaknai sebagai hak, melainkan kewajiban bagi ASN.

“Untuk itu, instansi pemerintah wajib memberikan kemudahan akses belajar bagi pegawai ASN,” kata Anas.

“Seluruh konsep itu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi ASN menuju birokrasi profesional,” tuturnya.