Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi dan jajaran membahas mulai dari soal kekeringan, ketersediaan air bersih, situasi pertanian, hingga antisipasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Intinya, arahan Yang Terhormat Bapak Presiden ada tiga hal, yaitu pertama pemetaan persoalan secara komprehensif," ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dalam keterangannya usai ratas pada Senin.
"Yang kedua fokus untuk strategi tersedianya air, dan yang ketiga daerah sentra produksi pangan agar dicek terus menerus untuk kecukupan air," katanya melanjutkan.
Terkait dengan karhutla, Siti menjelaskan bahwa berdasarkan data per 2 Oktober 2023, terdapat 6.659 titik panas (hot spot).
Dari jumlah tersebut ada peluang 80 persen menjadi titik api atau fire spot.
"Areal yang terbakar sudah terekam 267.000 hektare dan perkiraan saya dengan situasi bulan September kemarin dan Oktober, kelihatannya masih akan bertambah," ujar Siti.
Untuk mengatasi hal itu, pemerintah melalui berbagai kementerian/lembaga telah melakukan sejumlah langkah seperti pemadaman dan teknik modifikasi cuaca (TMC) di sejumlah provinsi yang menjadi titik rawan terjadinya karhutla.
Siti Nurbaya juga memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada pencemaran asap lintas batas atau transboundary haze ke negara tetangga.
"Sejauh ini tidak ada transboundary haze ke Malaysia. Jadi, kalau dibilang bahwa di Malaysia tidak ada hot spot, kalau lihat datanya citra satelitnya di sana juga ada," katanya.
Untuk operasi udara, BNPB mengerahkan 35 helikopter yang terdiri atas 13 helikopter patroli dan 22 helikopter water bombing.
"Jadi ada enam provinsi prioritas yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Riau, dan Jambi. Itu menjadi enam provinsi prioritas kebakaran hutan dan lahan," ujar Suharyanto.
Selain itu, BNPB juga telah melakukan teknologi modifikasi cuaca sebanyak 244 kali dengan jumlah garam yang disebar mencapai 341.580 kilogram.
Selama dua bulan terakhir, BNPB terus melaksanakan TMC di sejumlah provinsi, antara lain di Riau, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Jambi, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, dan Sumatra Selatan.
Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyampaikan bahwa puncak El Nino masih akan bertahan hingga akhir Oktober. Kemudian, pada bulan November mulai terjadi transisi dari kemarau ke musim hujan.
Menurutnya, El Nino diprediksi moderat hingga akhir tahun, melemah di Februari-Maret, dan berakhir di bulan Maret.
"Namun, alhamdulillah karena adanya angin monsun dari arah Asia sudah masuk ini mulai November, jadi kita akan insya allah mulai turun hujan di bulan November," kata Dwikorita.
"Atinya, pengaruh El Nino akan mulai tersapu oleh hujan sehingga diharapkan kemarau kering itu insya allah berakhir secara bertahap, ada yang sebelum November tapi sebagian besar mulai November, ada yang lebih mundur lagi," ujarnya lagi.
Untuk meningkatkan stok cadangan beras pemerintah (CBP), menurutnya, pemerintah melakukan impor agar harga di pasar tetap terkendali.
"Jadi untuk menekan harga di pasar, kita coba siasati dengan membanjiri produk. Mudah-mudahan ini cukup efektif kita lakukan, bersinergi dengan kementerian/lembaga lain utamanya Kemendag (Kementerian Perdagangan), juga dengan Bapanas (Badan Pangan Nasional)," kata Harvick.
https://nasional.kompas.com/read/2023/10/03/18464251/pimpin-ratas-soal-mitigasi-el-nino-jokowi-beri-3-perintah