Pemerintah Akui Lakukan Hal yang Membuat Warga Rempang Tidak Nyaman

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah sempat melakukan hal-hal yang mengganggu kenyamanan masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Utamanya, saat warga berunjuk rasa untuk memprotes rencana pembangunan proyek Rempang Eco City.

"Kami juga akui dalam proses kemarin terjadi cara-cara yang kurang elegan yang kemudian berdampak pada ketidaknyamanan bagi saudara-saudara saya yang ada di sana (Rempang)," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/9/2023).

Dia melanjutkan, sejumlah warga yang sebelumnya ditahan aparat keamanan saat ini sudah dilepaskan.

Meski demikian, lanjut Bahlil, ada sejumlah individu yang bukan warga Rempang tetapi ikut melakukan aksi demontrasi. Sehingga pemerintah menyerahkan penanganan mereka kepada aparat penegak hukum.

"Kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan proses hukum sebagaimana mestinya," tegas Bahlil.

Dalam kesempatan itu, Bahlil juga membantah bahwa pemerintah melakukan penggusuran tempat tinggal masyarakat di Rempang.

Menurutnya, yang dilakukan pemerintah adalah menggeser tempat tinggal masyarakat karena tanah yang ditinggali saat ini akan digunakan untuk pembangunan kawasan Rempang Eco City.

Bahlil mengklaim, pergeseran tempat tinggal masyarakat itu sudah disepakati dengan tokoh-tokoh masyarakat saat dirinya berkunjung ke Rempang beberapa hari lalu.

"Saya datang sendiri di Rempang selama dua hari dan menemui masyarakat di sana. Kami telah melakukan solusi, posisi Rempang itu bukan penggusuran, sekali lagi. Kedua, bukan juga relokasi, tapi adalah pergeseran," ungkap Bahlil.

"Kalau relokasi dari pulau A ke pulau B. Tadinya kita mau geser relokasi dari Rempang ke (Pulau) Galang. Tetapi sekarang hanya dari Rempang ke kampung yang masih ada di Rempang," jelasnya.

Bahlil menyebutkan, ada lima kampung yang akan terdampak pembangunan Rempang Eco City.

Warga lima kampung itu akan digeser ke lokasi baru yang terletak 3 kilometer dari lokasi semula.

Dia juga menyebut saat ini sudah ada 300 keluarga yang mendaftar untuk ikut pindah ke tempat baru.

"Itu akan dijadikan sebagai kampung percontohan yang akan kita tata betul baik dari sisi infrastruktur jalannya, maupun dari sisi puskesmas. Kemudian air bersih, kemudian sekolah," ungkap Bahlil.

Selain itu, pemerintah akan memberikan penghargaan kepada warga Rempang untuk status lahan mereka.

Penghargaan yang dimaksud berupa sertifikat hak milik untuk lahan seluas 500 meter persegi.

Kemudian, masyarakat akan diberikan rumah tipe 45.

"Apabila ada rumah yang tipe lebih dari 45, dengan harga Rp 120 juta apabila ada yang lebih, nanti dinilai, nilainya berapa, itu yang akan diberikan," lanjut Bahlil.

Selain itu, sambil menanti rumah yang akan dibangun jadi, nantinya masyarakat diberikan uang tunggu sebesar Rp 1,2 juta per orang dan uang kontrak rumah sebesar Rp 1,2 juta per keluarga.

"Jadi kalau satu keluarga ada empat orang, maka dia mendapatkan uang tunggu Rp 4,8 juta dan uang kontrak rumah Rp 1,2 juta. Kurang lebih sekitar 6 juta rupiah cara perhitungannya," jelas Bahlil.

"Kemudian dalam proses pergeseran tersebut ada tanaman, ada keramba itu juga akan dihitung dan akan diganti berdasarkan aturan yang berlaku oleh BP Batam (Badan Pengusahaan Batam)," ungkapnya.

Adapun pada Senin, Bahlil dan sejumlah menteri serta pejabat terkait mengikuti rapat terbatas (ratas) membahas soal Rempang yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam kesempatan itu, Bahlil juga menuturkan bahwa Presiden memerintahkan agar penyelesaian masalah Rempang dilakukan secara kekeluargaan.

"Tadi Bapak Presiden dalam arahan rapat pertama adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik secara betul-betul kekeluargaan," ujar Bahlil.

"Dan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan," lanjutnya.

Arahan kedua, yakni Jokowi menugaskan kementerian terkait untuk menyelesaikan persoalan Rempang secara bersama-sama.

Bahlil mengungkapkan, dirinya telah melaporkan bahwa dari 17.000 hektare area di Rempang, yang dapat dikelola oleh pemerintah hanya sekitar 7.000-8.000 hektare saja.

Sisa area yang tidak bisa dikelola akan dibiarkan sebagai hutan lindung.

Pemerintah sendiri, tutur Bahlil, akan fokus pada 2.300 hektare lahan di tahap awal untuk pengembangan industri kaca dan solar panel.

Sebagaimana diketahui, persoalan Rempang menjadi sorotan publik setelah terjadi bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang, Batam, dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada 7 September 2023.

Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut.

Petugas gabungan mendatangi lokasi pukul 10.00 WIB, sedangkan ratusan warga memblokir jalan mulai dari Jembatan 4.

Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang.

Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang.

Hingga akhirnya, aparat kepolisian menembakkan gas air mata.

Baru-baru ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengindikasikan kuat terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam serangkaian peristiwa bentrok penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.

Komisioner Komnas HAM Saurlin P Siagian mengatakan, indikasi tersebut kini masih didalami oleh Komnas HAM untuk memastikan apakah benar terjadi pelanggaran HAM atau tidak.