Salin Artikel

Demokrat Ingin Megawati-SBY Bertemu Dulu Sebelum Capai Kerja Sama dengan PDI-P

Menurutnya, pertemuan keduanya penting dilakukan sebelum Demokrat akhirnya mengambil keputusan apakah akan membangun kerja sama politik dengan PDI-P atau tidak.

“Kami menganggap bahwa dukungan dan pertemuan itu suatu hal yang berbeda gitu,” ujar Syarief pada Kompas.com, Jumat (15/9/2023).

Menurut Syarief, Megawati dan SBY harus berkomunikasi lebih dulu karena keduanya memegang keputusan untuk menentukan langkah partai masing-masing.

“Iya pimpinan partai kalau menentukan kebijakan ke depan di Partai Demokrat kan majelis tinggi partai. Sementara, di kubu PDI-P kan Ibu Megawati. Jadi harus ada komunikasi dulu,” katanya.

Syarief Hasan lantas menyinggung pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyebut Megawati dan SBY bisa bertemu setelah Demokrat menyatakan dukungan pada Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres).

Demokrat, menurut Syarief, tidak ingin masuk ke koalisi yang memberikan syarat tertentu.

“Komunikasi dengan PDI-P sih teman-teman pengurus PDI-P memang lumayan bagus ya. Tetapi, kita tidak ingin adanya persyaratan gitu,” ujarnya.

Diketahui Hasto sempat menyatakan pertemuan Megawati dan SBY bakal dilakukan secara formal jika Demokrat sudah bergabung dengan koalisi pengusung Ganjar.

Di sisi lain, Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung Prabowo Subianto juga menyatakan membuka pintu jika Demokrat mau bergabung.

Sebelumnya diberitakan, Demokrat resmi hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Partai berlambang mercy biru ini juga menarik dukungan untuk Anies Baswedan sebagai bakal capres.

Kemudian, Demokrat membuka peluang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo ataupun poros pendukung Ganjar.

https://nasional.kompas.com/read/2023/09/15/15522141/demokrat-ingin-megawati-sby-bertemu-dulu-sebelum-capai-kerja-sama-dengan-pdi

Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke