Salin Artikel

Nasdem Sebut Eks Jaksa Agung M Prasetyo Jadi Pengarah Tim Hukum Anies-Cak Imin

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, pihaknya telah menunjuk mantan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menjadi bagian dalam dewan pengarah tim hukum Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin (Amin) untuk Pilpres 2024.

"Ada beberapa nama besar yang akan jadi penasihat hukum, di antaranya Prasetyo mantan Jaksa Agung. Beliau, dia akan menjadi dewan pengarah kita," kata Hermawi usai pertemuan elite Nasdem dan PKB, Rabu (13/9/2023) malam yang menyepakati dibentuknya Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin.

Tak hanya Prasetyo, Hermawi juga menyebut bahwa mantan jaksa Edwin Pamimpin Situmorang juga akan turut bergabung.

Ia mengeklaim, dua nama yang pernah menjadi kader Nasdem itu sudah terkonfirmasi bakal ambil bagian dalam tim ini.

"Ada Edwin Pamimpin Situmorang, itu mantan Jampidsus. Ada banyak juga, ada beberapa nama," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Hermawi berujar bahwa pembentukan tim advokasi hukum untuk mengawal pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 akan dibicarakan lebih lanjut pada rapat pleno lanjutan pada Senin (18/8/2023).

"Akan ada pertemuan kecil beberapa ahli hukum baik dari kedua partai maupun dari beberapa personal, untuk membuat tim hukum," ujar dia.

"Karena sampai hari ini, sampai malam ini, sudah lebih dari 1.000 pengacara yang mendaftar untuk menjadi tim hukum pasangan Anies-Muhaimin ini," ucap Hermawi.

Hermawi menambahkan, para advokat yang telah menawarkan diri itu sebagian besar mantan aktivis "Cipayung", termasuk mereka yang berlatar belakang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), organisasi yang membesarkan nama Muhaimin, maupun Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang membesarkan nama Anies.

Ia berujar, tim hukum ini akan didesain komprehensif untuk menunjukkan kesiapan Timnas Pemenangan Amin mendukung pasangan Anies-Muhaimin dalam segala hal, termasuk bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Mau kampanye hitam, mau kriminalisasi, mau kampanye putih, pokoknya tim hukum ini yang akan mendampingi paslon ini," kata dia.

"Termasuk urusan pemberkasan, administrasi, biasanya ada masalah, urusan di pengadilan, itu tim hukum yang akan urus," tambah Hermawi.

https://nasional.kompas.com/read/2023/09/13/22572711/nasdem-sebut-eks-jaksa-agung-m-prasetyo-jadi-pengarah-tim-hukum-anies-cak

Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke