Salin Artikel

Jokowi Ajak PM India Kerja Sama Tanggulangi Perompakan hingga "Illegal Fishing"

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengajak Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi bekerja sama menanggulangi perompakan hingga penangkapan ikan ilegal, tidak diatur, dan tidak dilaporkan (Illegal Unregulated Unreported Fishing/IUUF).

Hal itu disebut Jokowi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN - India ke-20 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2023).

"Kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkoba, dan juga Illegal Unregulated Unreported Fishing (IUUF)," kata Jokowi dalam pertemuan itu.

Adapun kerja sama itu berada di bidang kelautan dan kemaritiman.

Negara blok Asia Tenggara sendiri mengajak India bekerja sama di berbagai bidang, untuk menuju ekonomi biru, ketahanan pangan, konektivitas maritim, dan sumber daya energi laut yang berkelanjutan.

Menurut Jokowi, negara di kawasan harus mampu menjadikan lautan sebagai wilayah kerja sama (a sea of cooperation), bukan sebagai wilayah konfrontasi.

"Yang harus terus dijaga stabilitasnya, yang harus terus dijaga kedamaiannya dengan menghormati hukum internasional, mendorong habit of cooperation dan membangun arsitektur kawasan yang inklusif," ucapnya.

Lebih lanjut, Jokowi menyinggung kerja sama ASEAN dan India yang selama ini memang telah memberi manfaat nyata bagi rakyat.

Namun kata Jokowi, kolaborasi ini masih perlu terus dioptimalkan.

Terlebih, ada potensi besar di Samudera Hindia yang menghubungkan 33 negara dengan 2,9 miliar jiwa dan seperlima produk domestik bruto (PDB) dunia di 2025.

"Ini adalah kunci untuk mewujudkan kawasan yang mampu jadi epicentrum of growth," jelas Jokowi.

Sebagai informasi, KTT ASEAN ke-43 memasuki hari terakhir pada Kamis (7/9/2023).

Pada hari ketiga ini, kepala negara-negara blok Asia Tenggara melakukan sejumlah pertemuan dengan India, Asia Timur, Australia, dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

https://nasional.kompas.com/read/2023/09/07/11162321/jokowi-ajak-pm-india-kerja-sama-tanggulangi-perompakan-hingga-illegal

Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke