Salin Artikel

Sempat Muncul Isu PPP Hengkang dari Koalisi, Mardiono Sebut Keputusan Rapimnas Boleh Diubah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono mengatakan, hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang telah diputuskan sebelumnya, bisa saja berubah. 

Namun, perubahan itu harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, yakni melalui rapimnas maupun forum yang lebih tinggi. Selain itu, keputusan perubahan tersebut juga harus diambil secara kolektif kolegial.

"Nah, apakah keputusan rapimnas itu diharamkan untuk berubah? Boleh, tetapi ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Setidaknya ada rapimnas lagi, atau setingkat di atasnya seperti mukernas, musyawarah kerja nasional," kata Mardiono ditemui di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (4/9/2023) usai rapat konsolidasi para ketum parpol pengusung Ganjar Pranowo.

Meski begitu, ia menambahkan, PPP sejauh ini belum memiliki rencana untuk menggelar rapimnas kembali dalam waktu dekat.

PPP juga masih konsisten menjalankan hasil Rapimnas V dan VI yang lalu, di mana memutuskan pengusungan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden dan merekomendasikan Sandiaga Uno sebagai bakal calon wakil presiden.

"Sampai sekarang sih enggak ada. Kalau toh nanti ada, Rapimnas yang lain, itu adalah dalam rangka sukses untuk pemenangan," tegasnya.

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu PPP sempat diterpa kabar akan hengkang dari kerja sama politik dengan PDI-P. Hal itu menyusul mencuatnya wacana memasangkan Sandiaga Uno dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilpres 2024.

Isu itu muncul setelah juru bicara Sandiaga menyarankan PPP mengevaluasi dukungan untuk Ganjar, bila Sandiaga batal jadi cawapres Gubernur Jawa Tengah itu.

Namun, Mardiono membantah sekaligus menegaskan bahwa partainya tetap konsisten membangun kerja sama politik dengan PDI-P.

"Jadi sampai sekarang, sekali lagi, PPP masih tetap konsisten ya dua arah itu. Pertama adalah arah mendukung ke arah bergabung dengan PDI-P ya, yang sudah kita sepakati," ujar Mardiono dalam keterangan pers kepada wartawan di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2023).

"Kemudian, yang kedua mendukung mencalonkan Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Sandiaga," katanya lagi.

https://nasional.kompas.com/read/2023/09/05/11213291/sempat-muncul-isu-ppp-hengkang-dari-koalisi-mardiono-sebut-keputusan

Terkini Lainnya

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Nasional
Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi 'Online'

Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi "Online"

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke